Nama-nama tersebut disampaikan Direktur Program Imparsial, Al Araf atau Aal, dalam diskusi tentang 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara', di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015). Mereka yaitu pensiunan TNI Agus Widjojo, politikus PDIP TB Hasanudin dan Andreas Pereira, serta mantan kepala penelitian politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti.
"Sudah saatnya kepala BIN dari sipil. Kepala BIN harus individu yang mau melakukan reformasi inteligen di BIN. Serta harus berani membangun akuntabilitas intelijen," ujar Aal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama terkait persepsi ancaman, harus dibenahi di seluruh sistem pertahanan negara bahwa warga negara yang kritis terhadap kekuasaan bukan merupakan ancaman. Persepsi ancaman harus dirombak," jelas Aal.
"Kedua proses sipilisasi. Ketiga refungsionalisasi intelijen, di mana selama ini masih tumpang tindih pembagian kerja dengan badan intelijen militer," lanjutnya.
Agenda keempat yaitu memperkuat akuntabilitas BIN. Memiliki mekanisme komplain, yaitu anggota yang merasa diberi tugas yang dianggap tidak sesuai HAM bisa melapor. Serta keenam yaitu penghormatan terhadap hukum dan HAM.
(rna/bar)