Embuskan Isu Interpelasi Jokowi, PDIP Kangen Jadi Oposisi?

Jakarta - Jadi tanda tanya besar saat isu interpelasi Presiden Jokowi justru dihembuskan oleh PDIP yang notabene partai pengusungnya. Sejumlah pihak melihat manuver politik PDIP itu aneh dan tidak semestinya dilakukan partai pendukung pemerintah.

"Ya aneh, keputusan Munas atau Kongres tuh yang kemarin kan memutuskan kalau PDIP adalah partai pendukung pemerintah, nah kalau berubah terus bagaimana?" kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Senin (23/2/2015).

Hendri lantas menyindir PDIP yang belakangan uring-uringan dengan Jokowi. Terutama semenjak Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri sampai melahirkan wacana interpelasi.

"Nampaknya PDIP kangen jadi oposisi, ternyata jadi oposisi lebih menyenangkan ya, bisa mengkritik seenaknya," sindirnya.

Mestinya Jokowi diberi ruang untuk menjalankan pemerintahan seara leluasa. Kalau PDIP terus menganggu Jokowi, bukan tak mungkin presiden fenomenal itu meninggalkan PDIP.

"PDIP harusnya jadi pendukung utama Jokwoi dong, masa petugas partainya didukung partai lain, nanti petugasnya pindah loh," katanya.

Di tengah situasi sulit menghadapi polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi diganggu isu interpelasi. Yang mengherankan isu itu justru muncul dari kalangan elite PDIP. Isu interpelasi berembus pertama kali dari elite PDIP tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

Rabu (18/2) malam usai Jokowi mengumumkan keputusan berani itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan elite ring 1 partai banteng di kediamannya. Keputusan rapat tersebut salah satunya mendukung langkah Jokowi. Namun ada hal lain yang diungkap yakni isu interpelasi. Seolah PDIP me-warning tak mampu lagi melindungi Jokowi.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).

(van/nrl)