Presiden Instruksikan Polri Terlibat Recycling TKI

Jakarta - Presiden SBY menginstruksikan agar jajaran Polri terlibat dalam proses recycling TKI yang sudah mendapat amnesti untuk kembali bekerja ke Malaysia."Pelayanan untuk para TKI tersebut berlaku satu atap dengan melibatkan pihak Depdagri, Deplu, Depnaker, Depkum HAM, dan Imigrasi Malaysia, plus Polri," kata Menakertrans Fahmi Idris.Hal itu disampaikan dia usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2005). Rapat juga diikuti Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri M Ma'ruf, dan Menkum HAM Hamid Awaluddin.Tujuannya, jelas dia, selain untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan legal bagi TKI untuk kembali mencari nafkah di Malaysia, juga untuk dapat segera diambil tindakan bagi para calon TKI yang kedapatan memalsukan dokumennya."Pemerintah Malaysia berharap agar TKI yang kembali bekerja di Malaysia nanti tidak lagi menggunakan dokumen dan identitas palsu. Dan yang dapat kembali bekerja di Malaysia adalah mereka-mereka yang telah mendapat amnesti," urai Fahmi.Dituturkan dia, pelayanan satu atap untuk TKI didirikan di 10 titik embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain Jakarta, Surabaya, Pare-pare, Lombok, Nunukan, dan Batam."Para TKI itu nanti akan diberikan pembekalan berupa pengenalan bahasa, budaya, dan aturan-aturan hukum Malaysia yang perlu diketahui para pekerja dan pendatang asing pada umumnya. Diharapkan dengan adanya pembekalan tersebut, para TKI dapat lebih mengerti hak dan kewajibannya selama bekerja di Malaysia," kata Fahmi. (sss/)