.webp)
"Kita akan mempelajari lagi, apa yang sudah kita perjanjikan dengan Lion Air. Karena setelah Jumat, Sabtu, Minggu, kita belum sempat lihat ketentuan (mengenai sanksi-red) itu. Kalau ada ketentuan, tentu dan pasti kita akan lakukan," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi.
Pernyataan itu disampaikan Budi dalam jumpa pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (22/2/2015) sore. Di kesempatan itu juga hadir Dirut keuangan Andra Y Agussalam, Kepala Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno-Hatta Basuki Mardianto, Direktur Operasional dan Teknik AP II Djoko Murdjatmojo.
"Kami rencana besok akan rapat di kantor pusat mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada Lion Air. Besok dijadwalkan. Besok. Nanti kita sampaikan pada kesempatan berikutnya," sambung Budi menegaskan.
Kasus delay parah Lion Air sejak Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2) lalu, kata Budi, jadi perhatian khusus AP II. Pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh.
"Kami akan melakukan evaluasi. Dan kami bersama operator penerbangan akan berdiskusi sebenarnya bagaimana cara yang efektif, antisipatif jangan terjadi suatu delay yang panjang, masif. Keterbukaan ini saya pikir bisa memberi ruang bagi kita memperbaiki kondisi ini," imbuh Budi.
Saat ditanya wartawan, Budi menyangkal memberikan dana talangan Rp 4 miliar kepada Lion Air untuk membayar refund dan kompensasi penumpang yang terkena delay atas perintah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ia juga membantah mendapat tekanan karena pemilik Lion Air adalah anggota Wantimpres Rusdi Kirana.
"Saya pikir nggak ya. Jadi yang ada cuma Saya pak dirut keamanan, otorita dan teman-teman, direksi lengkap, kita diskusi. Dari Lion Air tidak ada pejabat. Pak Daniel itu baru datang kira-kira jam 09.00 WIB, jelang kita tandatangan (dana talangan Rp 4 miliar-red). Beliau ada di Terminal 1 kita panggil, lalu tanda tangan. Jadi sama sekali nggak ada tekanan (dari Rusdi Kirana-red), telepon, komunikasi dan segala macem," jelas Budi.
(bar/rjo)
