"Nggak ada (perpecahan dengan NasDem). Bukan (dalam hal) mendukung, tapi sama-sama menghormati keputusan Presiden membatalkan Budi Gunawan terus ajukan calon lain," kata Sukur Nababan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Orang dekat Puan Maharani menyatakan, komentar yang dinyatakan oleh beberapa kader PDIP seperti Trimedya yang menyesalkan keputusan Jokowi, adalah terkait dengan prosedur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri yang harus dilalui Presiden dan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prosedur dimaksud yaitu keputusan DPR yang telah menyetujui Budi Gunawan sebagai kapolri atas usul Jokowi, tapi kini dibatalkan oleh Presiden sendiri dengan mengajukan calon baru Badrodin Haiti.
"Jadi ada proses yang sulit, artinya itu yang kita ingatkan kepada Presiden bukan berarti berseberangan dengan Presiden. Saya masih anggap Jokowi kader PDIP," โlanjut anggota komisi V itu.โ
โSukur menambahkan, soal sikap PDIP atas keputusan Jokowi membatalkan Budi Gunawan itu, belum ada instruksi dari partai sehingga belum bisa disikapi. Hal yang sama juga tengah dilakukan oleh fraksi lain.
"Beruntungnya DPR sedang reses sehingga punya waktu untuk telaah dari semua sudut dan tiap fraksi belum memberikan jawaban," ucap politisi asal Jabar itu.
Sejumlah elite PDIP sempat menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan. Wasekjen PDIP Ahmad Basarah bahkan menyebut Jokowi melanggar UU Polri karena tak jadi melantik Komjen Budi.
Berbeda dengan sikap PDIP, NasDem yang juga mendukung pelantikan Komjen BG malah mendukung keputusan Presiden Jokowi. Sekjen NasDem Patrice Rio Capella memastikan Ketum NasDem Surya Paloh mendukung keputusan Jokowi menggantik Komjen BG dengan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri.
(iqb/trq)