Mega-Paloh Diisukan Beda Suara Soal Kapolri

Jakarta - Banyak pihak mengapresiasi langkah Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri sebagai langkah berani mengurai kusut KPK-Polri. Namun keputusan Presiden Jokowi itu mengecewakan PDIP, bahkan konon menyakiti Ketum Megawati Soekarnoputri.

Menarik pula bahwa hanya PDIP yang bersuara keras soal keputusan heroik Presiden Jokowi tersebut. Sementara itu anggota KIH lain termasuk Partai NasDem yang awalnya mendukung pelantikan Komjen Budi, kini menghormati keputusan Presiden Jokowi.

"NasDem dapat memahami, menerima, dan mengerti. Kami mengapresiasi keputusan Pak Presiden. Menurut saya, yang diambil Presiden adalah yang terbaik bagi bangsa," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella kepada detikcom, Jumat (20/2/2015).

Menurut Patrice, keputusan itu diambil Presiden di tengah-tengah situasi antara perseturuan KPK dan Polri. Diharapkan, keputusan Jokowi bisa menghentikan polemik itu.

"Sudah banyak energi dan pikiran yang telah terbuang untuk memikirkan itu. Sekarang, kita harus berpikir ke depan, bagaimana Polri bisa bekerja dengan tenang, begitu juga KPK," kata Patrice.

Keputusan NasDem menerima Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri itu kabarnya sangat terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh di detik-detik terakhir sebelum Jokowi mengambil keputusan. Pengusulan nama Badrodin dianggap sebagai jalan tengah terbaik saat ini.

Namun demikian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya bisa menerima putusan tersebut. Rabu (18/2) malam setelah Jokowi mengumumkan keputusan penting itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumpulkan elite PDIP di rumahnya di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi. Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengungkap isi pertemuan penting itu dalam pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2).

Tentu saja kalimat itu cukup tajam mengingat yang melontarkan adalah elite PDIP yang notabene sebagai partai pengusung Jokowi. Jika isu perbedaan sikap Surya Paloh, Megawati, dan elite KIH lain itu benar adanya tentu parpol pendukung Jokowi sedang tak solid.

Namun demikian Presiden Jokowi tak perlu gusar karena saat ini seluruh masyarakat dan tokoh pro penyelamatan KPK-Polri mendukung langkahnya. Yang terpenting saat ini Jokowi harus melakukan langkah berikutnya untuk menuntaskan polemik KPK-Polri sampai akar-akarnya.

"Jokowi tak perlu takut karena rakyat di belakangmu," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

(van/nrl)