Ini yang Harus Dijawab Jokowi Pasca Mengganti Calon Kapolri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mengganti calon tunggal Kapolri dari Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti. Ketua Umum PPP Romahurmudziy menyatakan keputusan itu memunculkan pertanyaan di parlemen.

"‎Karena sebagian tentu di antara kawan-kawan di DPR juga masih ada yang mempertanyakan manakala seorang calon yang telah disetujui itu belum diproses kemudian ada calon berikutnya. Ini yang harus dijawab pemerintah," kata pria yang akrab disapa Romi itu.

Romi menyampaikan hal ini usai acara Penutupan Mukernas I PPP di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015). Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wantimpres Suharso Monoarfa dan Menteri Agama Lukman Hakim.

"Yang prinsip karena Presiden telah menyampaikan kebijakan, kita beri dukungan tapi aspek konstitusionalitasnya juga harus dimasukan," tambah Romi.

Aspek konstitusionalitas itu mengacu pada UU Polri, dimana jabatan Kapolri ditunjuk atau diberhentikan oleh P‎residen atas persetujuan DPR. Menurut Romi, Komjen Budi Gunawan telah disetujui DPR dan Jenderal Sutarman juga sudah disetujui pemberhentiannya.

"Kita mendukung sepenuhnya meskipun kami dari PPP dalam pertimbangan paling sedikit mudaratnya itu adalah Pak Budi Gunawan, karena dia berlandaskan pada hukum teks yang berlaku," ujar Romi.

Romi menambahkan, setelah penunjukan Komjen Badrodin maka aspek konstitusionalitas menjadi pertimbangan para anggota dewan sebelum menyetujui calon tunggal 'kedua' Kapolri tersebut.

"Tentu aspek konstitusionalitasnya perlu dilengkapi pada akhirnya bagaimana ketika DPR bisa memberikan persetujuan," ucap Romi.

(vid/bar)