Sekjen MPR Dicecar Anggaran Hotel Mulia & Suplemen Makanan

Jakarta - Anggaran Sekjen MPR untuk makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh, serta penggunaan Hotel Mulia saat pelantikan presiden dipertanyakan DPR.Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Sekjen MPR Rahimullah dan Sekjen MK Janedri MG dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2005).Komisi III DPR mempertanyakan anggaran Sekjen MPR tahun 2005 karena ada beberapa anggaran yang dinilai tidak jelas. Anggota FPPP Maiyasyak Johan misalnya mempertanyakan terlalu banyak anggaran yang sulit dipertanggungjawabkan."Seharusnya setiap anggaran itu jelas peruntukannya," ujarnya. Dia mencontohkan ada anggaran makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh Rp 80 juta. "Ini sebenarnya buat siapa? Buat MPR atau buat Sekjen? Kok saya tidak pernah merasakan kalau ini buat saya?" tukasnya.Maiyasyak juga mempertanyakan sosialisasi ketetapan MPR yang dilakukan oleh Sekjen MPR. "Apa nanti tidak overlapping dengan instansi lain? Kalau sosialisasi dilakukan Sekjen MPR, lalu nanti apa kerja Depdiknas dan Kementerian Kominfo?" ujarnya.Anggota FPDIP Trimedya Panjaitan juga mendesak Sekjen MPR segera melampirkan nama-nama anggota MPR yang menggunakan fasilitas Hotel Mulia saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2004."Karena publik sudah tahu hotel itu tidak digunakan. Tapi kenapa di sini catatannya ada 318 anggota yang menginap di hotel?" katanya.Dia juga meminta bon tagihan pemakaian Hotel Mulia diikutsertakan. Sebab dalam laporan tertulis yang diberikan Sekjen MPR, harga satu kamar Hotel Mulia tipe deluxe Rp 800 ribu per hari. "Setahu saya harga kamar di sana Rp 900 ribu," tukas Trimedya.Menanggapi hal itu, Sekjen MPR Rahimullah menjanjikan akan segera memberikan jawaban tertulis kepada DPR. Wasekjen MPR Eddi Siregar mengimbuhkan hal senada. "Dalam waktu dekat kami akan berikan, karena kami juga mendukung transparansi kepada publik," ujarnya.Disinggung mengenai membengkaknya anggaran untuk tahun 2006, Eddi menampiknya. Menurut dia porsi untuk Sekjen MPR justru berkurang. "Justru yang meningkat untuk DPD, yakni sebesar Rp 205 miliar. Sedangkan MPR hanya Rp 90 miliar," urainya. (sss/)