Kompensasi BBM Bikin Bingung

Jakarta - Program pengobatan kelas 3 dan wajib belajar 9 tahun gratis bukan barang baru. Di sisi lain, istilah kompensasi dana BBM akan menyulitkan pengaturan anggaran.Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR Hery Achmadi saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Rabu (2/2/2005), pukul 10.30 WIB. Berikut perbincangan lengkapnya:Komentar anda mengenai program pemerintah tersebut?Sejak dahulu pemerintah sudah memfokuskan diri untuk mengalokasikandana kompensasi BBM itu untuk tiga sektor, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Jadi ketika saatnya ada dana kompensasi BBM, memang sudah seharusnya digunakan untuk memberikan ataupun membantu bagi para siswa yang tidak mampu.Jadi sekolah dan pengobatan gratis bukan barang baru?Memang tiap tahun selalu dianggarkan, tetapi ada perbedaannya. Barang kaliyang sekarang ini jumlahnya agak ditingkatkan. Untuk tahun kemarin jumlahnya sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 7 triliun.Program ini menyelesaikan semua masalah kenaikkan harga BBM?Kalau kenaikkan harga BBM ini kelewat tinggi tetap akan menganggu sistem ekonomi kita. Perlu diketahui bahwa kondisi pendidikan kita itu berat dan parah sekali.Prediksi anda atas program pemerintah tersebut?Program pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dalam waktu dekat itutidak mungkin. Tetapi bagaimanapun juga itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas biaya. Itu memang sesuai dengan UUD 1945, tetapi memang untuk mendapatkan pendidikan gratis bagi masyarakat dalam waktu dekat rasanya tidak mungkin bisa terealisasi.Anda kok sangat pesimis?Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa target pendidikan gratis dapat dirasakan oleh masyarakat yang kemungkinan akan dicapai pada tahun 2008 atau 2009. Perlu diketahui bahwa alokasi dana untuk pendidikan saat ini masih kurang. Dana untuk pendidikan baru berkisar Rp 21 triliun, seharusnya berkisar antara Rp 24 triliun atau Rp 25 triliun.Pemberian nama program kompensasi tidak bermasalah?Pemberian nama kompensasi itu sendiri nantinya akan merancukan dan bisa mempersulit dalam hal pengaturan anggaran. Nama kompensasi tersebut membuat repot sebab seakan-akan dimasukan dalam satu pengaturan khusus permasalahannya. Kondisi ini seakan-akan anggarannya seperti terpisah dan membuat dana kompensasi BBM berada di luar APBN.Seharusnya bagaimana?Dianggarkan saja secara langsung sehingga nanti blok anggaran dana kompensasi ini masuk ke dalam blok umum. Dari awal dana kompensasi ini dialokasikan secara langsung dengan tujuan agar ada perencanaan yang lebih komprehensif.Jadi program dana kompensasi kenaikan harga BBM itu tidak tepat?Menurut saya, sebaiknya hal tersebut (dianggarkan langsung) harus dilakukan oleh pemerintah bila ingin benar-benar tertib dalam menggunakan prinsip anggaran yang baik. Sehingga dana kompensasi itu masuk ke dalam sistem anggaran yang menyeluruh.Dan untuk rencana perubahan APBN sendiri biasanya dilakukan pada siklus bulan Juni-Juli. Pada saat itu pemerintah biasanya sudah mengajukan usulan untuk melakukan perubahan. Artinya kalau dengan demikian dana tersebut langsung bisa dianggarkan sehingga untuk tahun depan diharapkan bisa diantisipasi lebih jauh. (djo/)