"Dan mungkin saja kedepannya nanti KPK bisa vakum karena presiden terlalu lama menimbang langkah politik apa yang mesti diambil. Dari pada menyaring pendapat dari para ahli dari atas kebawah kiri kanan, maka sebaiknya dengan otoritasnya presiden mengambil keputusan untuk permasalahan ini," terang wakil koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Adnan melihat, selama 100 hari ini, komitmen Jokowi akan pemberantasan korupsi belum teruji. Misalnya saja dari kasus yang terjadi pada KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak perlu takutlah sama partai yang mendukungnya atau partai yang dia naungi, masyarakat yang memilih Jokowi menjadi presiden lebih banyak," tutup dia.
(ndr/mad)