Politikus PDIP TB Hasanuddin pun langsung mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan. Sebelumnya di Solo, Jawa Tengah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pentolan KIH lainnya juga meminta Presiden mengambil keputusan setelah putusan praperadilan.
"Jika Presiden melantik pasca keputusan praperadilan ini, maka publik yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan yang berada di belakang KPK selama ini akan bersuara lantang mengkritik Presiden Jokowi," ujar pakar komunikasi politik Heri Budianto kepada detikcom, Senin (16/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut saya saatnya presiden bersikap dengan mempertimbangkan resiko politik paling sedikit," imbuh Heri.
Keputusan tetap mutlak menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Selain Budi Gunawan pun masih ada enam nama lainnya yang bisa menjadi alternatif bagi Presiden.
"Jika pelantikan Budi Gunawan terjadi dan tidak dikelola secara baik maka akan membuat trust publik pada Presiden berkurang," sebut Heri yang merupakan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute ini.
(bpn/gah)