Jokowi Ingin Keuntungan Tabungan Haji Dimanfaatkan untuk Rakyat

Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas sore ini di Istana Bogor. Rapat membahas soal dana haji.

"Siang hari ini, saya ingin mengidentifikasi urusan-urusan kita, maupun lembaga-lembaga kita yang mempunyai dana yang besar. Karena apapun orientasi kita adalah kepada rakyat, pada masyarakat," ujar Jokowi saat membuka rapat bersama beberapa menteri di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).

Dalama rapat tersebut, Jokowi membandingkan antara tabungan haji Indonesia dengan negara tetangga. Di negara tetangga, dana haji dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

"Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya nggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito. Menterinya ngomong ke saya, Perdana Menterinya ngomong ke saya, kalau di kami 90 persen akan diinvenstasikan pada kebutuhan rakyat yang juga keuntungannya lebih besar daripada ditaruh di deposito," jelas Jokowi.

Kebutuhan rakyat yang dimaksud yaitu, dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. "Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit nggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya," kata Jokowi.

Hal inilah yang akan dibahas oleh Jokowi dan para menteri terkait. Namun, terang Jokowi untuk melakukan itu harus ada pengkajian yang matang.

"Oleh sebab itu, kita sendiri punya Taspen, BPJS, dana haji, dan ada dana bergulir, saya kira ini sebuah potensi yang besar. Tapi kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja nggak usah manajer. Ini yang mau kita bicarakan siang ini sehingga semua dana yang ada betul-betul produktif. Tapi dengan sebuah pruden yang sangat tinggi," jelas Jokowi.

"Kalau invetasi di tol, pelabuhan, properti nggak ada dalam sejarah yang rugi. Tapi ini membutuhkan sebuah kajian, penghitungan yang matang," tambahnya.

Hadir dalam rapat ini Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil.

(jor/aan)