Pembebasan Lahan Sodetan KBT-Ciliwung Ditargetkan Kelar Tahun 2015

Jakarta - Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) masih terhambat pembebasan lahan. Pemprov DKI menegaskan ganti rugi kepada pemilik lahan yang menempati lahan negara berbeda bila itu lahan milik pribadi. Namun, pembebasan lahan itu ditargetkan kelar tahun ini.

"Sejauh ini sudah bisa (pembebasan lahan). Waktu itu ada kesalahpahaman dan yang menjadi masalah tanah itu tanah negara. Jadi di Jakarta ini banyak tanah negara yang diduduki warga puluhan tahun," jelas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu disampaikan Ahok di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (16/2/2015). Ahok menegaskan, Pemprov DKI tentu tak bisa mengganti utuh sesuai harga pasar pada warga yang menduduki lahan negara.

Ganti rugi pada warga yang menduduki lahan negara adalah uang kerohiman yang besarannya 25% dari harga tanah di pasaran. Namun, Ahok gusar, warga yang menduduki lahan negara secara ilegal terkadang menolak uang kerohiman dan meminta ganti rugi sesuai harga pasar.

"Kadang-kadang warga nggak mau, mau harga pasar. Kalau harga pasar kita masuk penjara, model yang kayak gini (warga yang meminta ganti rugi harga pasar di atas lahan negara-red) kita paksa. Kita paksa karena tidak mungkin kita pindahkan saluran," tegas dia.

Jadi kapan target pembebasan lahan sodetan KBT-Ciliwung? "Tahun ini baru selesai," tegas dia.

Sodetan Kali Ciliwung ke KBT sedang dalam proses pengerjaan. Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran Rp 645 miliar khusus untuk program ini. Pemprov DKI menargetkan pengerjaannya dalam jangka waktu 2 tahun.

Sodetan ini untuk mengatasi banjir Jakarta. Air dari Kali Ciliwung akan disalurkan ke KBT. Ahok sebelumnya memakai istilah 'diseimbangkan' airnya dengan Kali Ciliwung.

"Kali Ciliwung akan diseimbangkan dengan BKT. BKT kan dulu agak kering," tutur Ahok.

(nwk/nrl)