.webp)
"Di Kementerian Sosial ada anggaran Rp 127 miliar dari APBN Perubahan. Kami menyiapakan 105 IPWL, menambah 700 konselor adiksi dan 500 pekerja sosial adiksi," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai melakukan kunjungan ke Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM) Rajawali, Jl Gusti Hamzah, Pontianak, Minggu (15/2/2015).
Khofifah mengatakan, Kemensos menyiapkan 700 konselor adiksi dan 500 pekerja sosial adiksi yang bisa diperbantukan di IPWL. Mereka semuanya sudah mendapat sertifikasi dari Kemensos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi masyarakat yang ingin membuat IPWL bisa mendaftarkan diri ke Kemensos secara online melalui website Kemensos. IPWL harus mendapat sertifikasi dari Kemensos sebelum memulai kegiatannya. IPWL nantikan akan menjadi tempat bagi para pengguna atau mantan pengguna narkoba melaporkan diri, mirip seperti tempat rehabilitasi.
"105 IPWL harus terakredisi, kami membuka secara online pendaftaran," ucapnya.
Khofifah memberikan salah satu contoh panti rehabilitasi sosial yang berbasis masyarakat misalnya RSBM Bumi Khatulistiwa yang dikunjunginya kali ini. Khafifah meninjau dan memantau kegiatan panti yang digagas oleh masyarakat Pontianak ini.
"Salah satu yang perlu kita kembangkan adalah seperti yang ada di panti ini, rehabilitasinya di masyarakat," kata Khofifah.
RSBM Bumi Khatulistiwa ini memberikan pelayanan konseling bagi para pecandu, pemeriksaan laboratorium dan kesehatan, pendampingan, terapi kelompok, terapi agama, keterampilan pemberdayaan klien oleh masyarakat dan family support di mana para pengguna saling berkumpul dengan mantan pengguna untuk berbagai pengalaman terbebas dari jerat narkoba.
"Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba itu tidak mudah dan tidak murah. Itu setelah direhabpun itu ada after carenya. Maka family support group menjadi penting, tapi pemerintah juga harus mensupport rehabilitasi medik maupun sosial bagi pengguna narkoba," ujarnya.
(slm/mpr)
