Di Depan Warga Kupang, Menaker: Sudah Cukup Orang NTT Dijual!

Di Depan Warga Kupang, Menaker: Sudah Cukup Orang NTT Dijual!

- detikNews
Minggu, 15 Feb 2015 16:38 WIB
Di Depan Warga Kupang, Menaker: Sudah Cukup Orang NTT Dijual!
(Foto: Indah Mutiara Kami/detikcom)
Kupang - Jumlah kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur yang sudah darurat membuat Menaker Hanif Dhakiri geram. Dia menegaskan komitmen pemerintah agar WNI bisa bermigrasi dan bekerja di luar negeri dengan aman.

"NTT jadi perhatian bersama-sama, angka trafficking tinggi. Harus kita nyatakan, sudah cukup orang NTT dijual, ditipu kesana kemari. Ada yang tersiksa, ada yang dibunuh," kata Hanif di Aula Gereja Elim Naibonat, Kupang, NTT, Minggu (15/2/2015).

Hal ini disampaikannya di hadapan ratusan peserta Kampanye Publik dan Dialog Interaktif 'Mempromosikan Migrasi Aman dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang' yang diselenggarakan oleh International Organization of Migration, Kemenaker, Rumah Perempuan Kupang, dan Kedubes Norwegia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanif menuturkan bahwa ada sekitar 70 ribu kasus perdangangan orang di NTT dalam setahun. Ia pun hendak membuat aturan khusus soal hal ini. Di depan warga Kupang, Hanif menceritakan ketegasannya selama ini.

"Saya sudah cabut izin 28 PT penyalur TKI. Hari ini ada 34 PT lagi yang terancam. Tidak ada kompromi. Kalau ada PT bau-bau dagang orang, kita bunuh PT-nya. Kita cabut izin PT-nya," ucap politikus PKB ini.

Saat berada di NTT, Hanif sempat mampir ke salah satu desa yang mayoritas warganya pernah jadi TKI. Yang membuat miris, tidak ada data tentang warga desa yang bekerja ke luar negeri.

"Agar tidak terjebak tindak pidana perdagangan orang, harus ada koordinasi dengan pemerintah desa. Saya tanya kades tahu warganya pergi, ternyata tidak tahu. Warga tidak pernah lapor," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak menghalang-halangi WNI yang mau kerja di luar negeri. Namun ia meminta semua mengikuti prosedur.

"Warga NTT punya hak migrasi untuk tingkatkan kesejahteraan keluarga. Harus dijamin keamanannya oleh pemerintah," tutur Hanif.

(imk/try)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads