PBB Intervensi Hukuman Mati, Anggota DPR: Ya Sorry Lah

Jakarta - ‎Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencoba mengintervensi sistem hukum Indonesia dengan meminta pembatalan hukuman mati untuk gembong narkoba. Presiden Jokowi mendapat sokongan penuh dari DPR agar jalan terus melaksanakan eksekusi mati.

‎"Pemerintah tidak perlu merespons secara berlebihan soal pernyataan Sekjen PBB tersebut. Cukup kita jawab bahwa eksekusi itu bagian dari sistem penegakan hukum yang berlaku di negara kita," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat saat dihubungi, Minggu (15/2/2015).

Martin mengatakan, hukuman mati yang dijatuhkan untuk para gembong narkoba adalah putusan pengadilan yang sah, yang wajin dipatuhi oleh negara. Para gembong narkoba itu telah melakukan kejahatan luar biasa, yang menyebabkan anak-anak muda Indonesia menjadi korban, meninggal atau kehilangan masa depan.

‎"Kalau ada dari daftar orang yang sudah diputus hukuman mati itu ada orang yang bukan gembong atau bandar narkoba, atau orang yang hanya ikut-ikutan saja tapi diputus hukuman mati, barulah kita pertimbangkan untuk menganulirnya melalui hak amnesti yang dimiliki Presiden. Kalau tidak, ya sorry lah," ulas politikus Gerindra ini.

Martin meminta Indonesia menunjukkan sikap yang tegas. Sistem hukum Negara kita tak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh PBB.

"Meskipun kita juga tahu bahwa mayoritas negara di dunia sudah menghapus hukuman mati dari aturan hukumnya karena dianggap bertentangan dengan HAM, namun Negara kita sampai sekarang masih melegalkan hukuman mati, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakannya," pungkas Martin.




(trq/erd)