Jokowi Harus Pilih Kapolri Baru yang Tak Terkait Konflik KPK-Polri

Jakarta - DPR sudah mendapatkan pemberitahuan mengenai pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Namun Presiden Joko Widodo menyatakan keputusan tentang terkait Budi Gunawan menunggu hasil praperadilan. Jika nantinya benar tidak jadi melantik Budi, maka dia harus memilih Kapolri baru yang benar-benar lepas dengan konflik KPK-Polri.

"Pak Jokowi harus melibatkan lembaga seperti KPK, Komnas HAM dan lainnya dalam memilih Kapolri baru," ujar Miko Ginting peneliti dari Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) saat dihubungi detikcom via telepon, Sabtu (14/2/2015).

Miko menambahkan bahwa Kapolri baru yang nantinya terpilih harus berada di luar konflik di antara KPK-Polri. Sehingga pertikaian antara kedua lembaga negara tersebut bisa berhenti.

"Bahwa kami mendorong Kapolri yang nantinya terpilih berada diluar konflik diantara KPK-Polri dan sehingga bisa dihentikan pertikaiannya," sambungnya.

Selain itu, menurut Hifdzil Alim dari Pukat (Pusat Kajian Anti Korupsi) FH UGM, Kapolri yang baru perlu serius membersihkan internal di dalam Kepolisian. Serta Kapolri baru harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan lembaga penegak hukum.

"Kapolri baru harus mengkoreksi dulu internal di Polri. Dan diharapkan KPK-Mabes Polri bisa bersama-sama memberantas korupsi termasuk di internal institusi Polri," tambahnya.


(fjp/fjp)