Politisi Gerindra: Pelantikan BG Juga Libatkan Partai dan KPK

Jakarta - Politisi Gerindra, Martin Hutabarat, mengkomparasikan para kapolri sejak zaman orde baru. Pada masa orde baru, Komisi III DPR dilibatkan hanya dengan satu jawaban yaitu menyetujuinya.

"Ini sejarah republik, tahun 1987 waktu itu Pak Sanusi jadi Kapolri, kita di Komisi III jangankan bertanya, beri komentar saja tidak. Saat Pak Bambang, Timur dan Sutarman jadi Kapolri, ya bola jadi Presiden dan Komisi III," kata anggota DPR tersebut dalam diskusi Simalakama Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

"Di Pak BG, bola tak hanya Presiden dan DPR, tapi juga partai dan KPK. Ini sesuatu yang beda daripada sebelumnya. Apakah ini tanda demokrasi kita? Atau makin mengentalnya partai di sistem kita? Atau karena kepemimpinan yang lemah?" tambahnya.

Martin menyatakan jika Presiden tidak mengambil sikap dan menunda permasalahan ini semakin lama maka kepolisian, KPK dan Jokowi akan merugi, termasuk merugikan negara. Pelantikan calon kapolri yang ditunda ini juga membuat bingung dunia 'persilatan' politik Indonesia.

"Satu putusan ini saja lama sekali, padahal ada banyak hal lain. Orang lagi menganalisa. Saya curiga, rupanya di Mangga Besar sudah jadi pasar taruhan Pak BG dilantik atau tidak," ujar Martin.

‎"Dua minggu lalu pasar taruhan belum tinggi, sekarang 5-6 kali lebih tinggi. Makin lama makin tinggi. Jokowi muncul di televisi, mimik dan nada suaranya dianalisa. Ini contoh negara nggak ambil putusan cepat," tambahnya.

Martin berharap permasalahan kapolri tak berlarut-larut lagi karena telah menuai perilaku kontraproduktif di kalangan masyarakat tersebut. Ia pun menyatakan Gerindra mendukung putusan terbaik Presiden untuk bangsa.

"Kita harap jangan terlalu lama lagi kalau untuk kepastian penegakan hukum. Gerindra akan dukung," tutup Martin.


(vid/aan)