Soal TKI Ilegal di Malaysia
DPR Sarankan SBY Temui Badawi
Selasa, 01 Feb 2005 18:05 WIB
Jakarta - Ketua DPR Agung Laksono meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menemui PM Malaysia Abdullah Badawi. Hal ini untuk menghindari sanksi yang diberikan kepada TKI ilegal pasca berakhirnya masa pengampunan."Pemerintah wajib melindungi TKI. Untuk itu perlu adanya pertemuan antara Presiden SBY dengan PM Malaysia karena hanya itu yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Agung kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, (1/2/2005).Upaya bertemu PM Malaysia dinilai merupakan salah satu langkah konkrit yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi WNI yang ada di Malaysia. Tetapi, pertemuan tersebut adalah solusi terakhir apabila delegasi yang dikirim ke Malaysia tidak menemui hasil."Pemerintah bisa mengirimkan senior officer atau pejabat setingkat dirjen untuk diberangkatkan ke Malaysia, tapi kalau itu tidak berhasil, jalan terakhir adalah presiden yang harus bertemu," katanya.Menurut Agung, DPR akan melakukan kajian terhadap kasus yang akan menimpa TKI ilegal di Malaysia. "Kita dalam waktu dekat akan memberi masukan kepada pemerintah, jangan sampai 500 ribu TKI yang ada di sana dikenai hukum cambuk karena ketidaktahuannya," kata dia.
(umi/)











































