Molornya Pengesahan APBN-P Terkait Kabar Budi Gunawan Tak Dilantik?

Jakarta - Kabar pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan pagi ini bertepatan dengan agenda rapat paripurna pengesahan APBN-P 2015. Hingga menjelang malam, anggaran untuk pemerintahan Jokowi-JK tak kunjung diketok. Ada motif politik di baliknya?

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015) dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB namun molor hingga 11.00 WIB. Begitu dibuka oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat, anggota langsung berebut interupsi.

Salah satu penyebab banyaknya interupsi adalah kesepakatan di tingkat Badan Anggaran DPR dini hari tadi belum diterima oleh seluruh anggota. Anggota F-PDIP termasuk yang menginterupsi, termasuk Aria Bima dan Rieke Diah Pitaloka.

Rapat diskors hingga pukul 15.00 WIB, namun kemudian ditunda lagi dan baru akan mulai pukul 19.00 WIB. Yang menarik adalah cerita di balik lobi berjam-jam itu.

Bukan hanya tentang anggaran yang membuat lobi alot, polemik Komjen Budi Gunawan juga disebut-sebut masuk dalam pusaran pembahasan. Sejak pagi memang kabar yang merebak adalah pelantikan Komjen Budi yang kemungkinan tak dilakukan Presiden Jokowi.

Kabar ini tentu membuat DPR, khususnya PDIP, bereaksi keras. Mereka yang selama ini mendesak agar Komjen Budi dilantik, tetap ngotot.

Korelasi antara tak dilantiknya Komjen Budi dengan molornya pembahasan anggaran untuk Jokowi memang sangat erat. Pengesahan anggaran mau tidak mau memang harus dilakukan hari ini karena jika melewati tengah malam, maka Jokowi terpaksa menggunakan anggaran yang lama.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun membenarkan bahwa molornya pembahasan disebabkan polemik Komjen Budi.

"Saya tidak tahu (lobi lama karena BG) tapi ada saja. Ada pandangan umum di DPR. Kita beri terlalu banyak kemudahan ke presiden. Jangan presiden bikin malu DPR. Ini pemerintah dipermudah," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015) sore.

Benarkah ada motif politik di balik berlarutnya pengesahan RAPBN-P 2015? Akankah DPR terus menyandera anggaran untuk Jokowi gara-gara Komjen Budi?

(van/try)