Seberat Apa Masalah Bertumpuk di Meja Presiden Jokowi?

Jakarta - Pada Kamis (5/2) sebelum melakukan lawatan ke tiga negara tetangga Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI pada pekan ini. Namun hingga dua hari menjelang berakhirnya pekan kedua Februari ini, Jokowi belum juga mengambil keputusan.

Pada Rabu (11/2), Presiden Jokowi disebut menghubungi Ketua DPR Setya Novanto untuk memberi kabar pembatalan pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri. Namun hingga kini pernyataan resmi tentang pembatalan tersebut belum dinyatakan langsung oleh Jokowi.

Presiden beralasan ada masalah bertumpuk terkait polemik KPK dengan Polri tersebut, sehingga dia harus melakukan kalkulasi secara politik dan hukum.

"Semuanya harus dikalkulasi, kalau masalahnya satu, tidak bertumpukan, 1x24 jam sudah saya putuskan," kata Jokowi saat jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2/2015).

Sayang Jokowi tidak menjelaskan secara detail tentang masalah bertumpuk tersebut. Berulang kali ditanya wartawan, mantan gubernur Jakarta itu hanya menyebut bahwa sebelum memutus masalah tersebut, harus dilakukan kalkulasi secara politik dan hukum. "Ini perlu kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul matang," ucapnya.

Saat Jokowi masih melakukan kalkulasi, gejolak politik sudah terjadi di DPR. Sejumlah politisi mengkritik rencana Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi.

Bahkan politisi PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 lalu turut mengkritik. Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang misalnya mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang menurutnya tak konsisten.

Anggota Komisi III DPR ini bersikukuh bahwa Presiden wajib melantik Komjen Budi Gunawan karena sudah disetujui DPR. "Ini artinya Presiden tak taat hukum. Tentu akan ada konsekuensi politiknya. Kami di DPR tidak akan tinggal diam juga!" kata Junimart.

Anggota Komisi III lainnya Bambang Soesatyo juga menolak pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Bahkan politisi Partai Golkar itu menyebut Presiden menghina DPR jika pelantikan Komjen BG dibatalkan.

"Pimpinan DPR harus bersikap tegas dan lugas menolak pengusulan nama baru calon Kapolri oleh Presiden. Karena di pundaknya lah marwah dan kehormatan DPR dipertaruhkan," kata Bambang dalam siaran pers yang diterima, Jumat (13/2/2015).

Komisi III DPR juga tetap meminta Presiden Jokowi melantik Komjen Budi. "Selain Partai Demokrat, 9 fraksi pasti menolak pembatalan itu. Harus tetap dilantik. Setelah dilantik kemudian silakan gunakan hak prerogatif untuk memberhentikan. Itu terserah presiden," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon Junaidi Mahesa saat dihubungi detikcom, Jumat (13/2/2015).

Masalah yang dihadapi Jokowi akan bertambah lagi, yakni reaksi politik di DPR.

(erd/nrl)