RI Usahakan Kelonggaran Bagi TKI Ilegal di Malaysia

Jakarta - Pemerintah akan terus mengusahakan kelonggaran bagi TKI ilegal yang saat ini berada di Malaysia. Detail teknis kelanggoran dimaksud akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi antara pejabat Malaysia dan Indonesia di Jakarta minggu depan."Agar kedua pemerintahan dapat menyelesaikan dan menangani masalah TKI secara baik," kata jubir Kepresidenan, Dino Patti Djalal di kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (1/2/2005). Dino menolak menyebutkan kelonggaran yang dimaksudnya sebab masih menunggu pertemuan minggu depan.Dino menambahkan, saat ini tengah berlangsung komunikasi dengan pemerintah Malaysia terhadap TKI ilegal menyusul masa amnesti yang diundur seminggu lagi. Menurutnya, fokus dari pemerintah Indonesia adalah meminta perlakuan yang manusiawi bagi TKI ilegal yang tertangkap, tidak dilakukan deportasi secara massal, dan pemulangan TKI hendaknya bertahap dan terpencar di 11 titik debarkasi yang tersedia."Tidak lagi seperti dulu terpusat di Nunukan agar kita dapat memberikan pelayanan lebih baik," kata Dino.Dijelaskannya juga, di dalam negeri saat ini tengah berlangsung upaya recycling bagi para TKI yang sudah mendapatkan amnesti agar mereka dapat kembali mencari nafkah di Malaysia dengan status sebagai pekerja yang sah/legal.Untuk itu, telah didirikan pelayanan satu atap antara Depdagri, Deplu, dan Depnaker agar lebih terkoordinasi melayani para calon TKI yang ingin kembali ke Malaysia. Pelayanan satu atap ini didirikan di 11 exit point yang tersebar di seluruh Indonesia. (nrl/)