Padahal semakin banyak tokoh pro pemberantasan korupsi mendesak Jokowi segera mengambil langkah tegas tersebut. Patut dipertanyakan kenapa PDIP terus mendorong Komjen Budi yang sudah ditetapkan jadi tersangka KPK dilantik jadi Kapolri.
"Arogan sekali, apa sih maunya PDIP?" kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri, Satrio, kepada wartawan, Jumat (13/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hormati Jokowi sebagai presiden dong," katanya.
Presiden Jokowi sudah dipastikan batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri setelah adanya kabar dirinya menelepon Ketua DPR Setya Novanto. Namun anggota Komisi III DPR dari PDIP Junimart Girsang mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang menurutnya tak konsisten.
"Dulu beliau bilang menunda sambil menunggu proses hukum, tapi proses ini belum selesai kok sudah mau dibatalkan? Tentu konsistensi seharusnya jadi ciri. Saya yakin Presiden tak bisa didikte," ujar Junimart kepada detikcom, Jumat (13/2/2015).
Anggota Komisi III DPR ini bersikukuh bahwa Presiden wajib melantik BG. Dia beralasan DPR telah memberikan persetujuan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang merujuk pada surat rekomendasi Presiden.
"Ini artinya Presiden tak taat hukum. Tentu akan ada konsekuensi politiknya. Kami di DPR tidak akan tinggal diam juga!" imbuh dia.
(van/nrl)











































