3 Manuver Istana yang Bikin Gerah Teuku Umar

3 Manuver Istana yang Bikin Gerah Teuku Umar

- detikNews
Jumat, 13 Feb 2015 11:19 WIB
3 Manuver Istana yang Bikin Gerah Teuku Umar
Jakarta - Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum genap 100 hari ketika hubunganya dengan partai pengusung mulai tak harmonis.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi justru gencar mengkritik kabinet Jokowi. Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon misalnya menyebut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai pengkhianat.

Anggota Fraksi PDIP di DPR Masinton Pasaribu menguatkan pernyataan Effendi. Dia menyebut Presiden Jokowi saat ini dikelilingi Brutus. Mengapa PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi justru gencar menyerang pemerintah?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam catatan detikcom ada tiga manuver Istana yang tak berkenan di 'hati' Teuku Umar, merujuk pada kediaman Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Pengangkatan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam

Koalisi Indonesia Hebat dan Tim Transisi yang dibentuk setelah Jokowi-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden terpilih, tak pernah merencanakan penempatan Tedjo Edhy sebagai Menteri Koordinatir Politik Hukum dan Keamanan.

"Skenario Teuku Umar, Menko Polhukam itu Ryamizard Ryacudu," kata sumber detikcom yang mantan anggota Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Rabu (11/2/2015).

Terkait kabar tersebut, Tedjo Edhy meminta untuk menanyakan langsung kepada Ketum PDIP Megawati.

"Tanya beliau dong. Tanya saja Bu Megawati langsung," kata Tedjo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Pengangkatan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam

Koalisi Indonesia Hebat dan Tim Transisi yang dibentuk setelah Jokowi-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden terpilih, tak pernah merencanakan penempatan Tedjo Edhy sebagai Menteri Koordinatir Politik Hukum dan Keamanan.

"Skenario Teuku Umar, Menko Polhukam itu Ryamizard Ryacudu," kata sumber detikcom yang mantan anggota Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Rabu (11/2/2015).

Terkait kabar tersebut, Tedjo Edhy meminta untuk menanyakan langsung kepada Ketum PDIP Megawati.

"Tanya beliau dong. Tanya saja Bu Megawati langsung," kata Tedjo saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Mantan Penasihat Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan berlawananΒ  dengan parpol-parpol pendukung Jokowi.

Luhut tak pernah membantah maupun membenarkan kabar tersebut. Yang pasti dia mengaku hubungan dengan Hendro yang seniornya di Akademi ABRI baik-baik saja.

"Saya dengan Pak Hendro baik-baik saja, dia senior saya gak ada masalah," kata mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Mantan Penasihat Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, pemilihan Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan berlawananΒ  dengan parpol-parpol pendukung Jokowi.

Luhut tak pernah membantah maupun membenarkan kabar tersebut. Yang pasti dia mengaku hubungan dengan Hendro yang seniornya di Akademi ABRI baik-baik saja.

"Saya dengan Pak Hendro baik-baik saja, dia senior saya gak ada masalah," kata mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Penundaan Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri

Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Penundaan dilakukan karena Komjen Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Rabu (11/2/2015) Presiden Jokowi disebut telah menghubungi Ketua DPR Setya Novanto. Kepada politisi Partai Golongan Karya itu, Jokowi menyebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi.

"Yang saya ketahui, Jokowi menelepon ke Novanto (Ketua DPR) hari Rabu malam. Katanya tidak akan melantik Komjen Budi dan mengusulkan calon Kapolri baru," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa saat dihubungi, Jumat (13/2/2015).

PDI Perjuangan sejak awal meminta Presiden Jokowi melantik Komjen Budi. Hari ini ketika dikonfirmasi, politisi senior PDIP Pramono Anung mengaku belum mendengar kabar pembatalan tersebut.

Rencananya pimpinan partai politik di gerbong KIH akan ketemu Presiden Jokowi di arena kongres Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Sabtu besok.

"Kebetulan hari ini ada Kongres Hanura di Solo, kemungkinan ada pertemuan KIH di Solo, saya akan dampingi Ibu Mega,"Β  kata politisi senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).

Penundaan Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri

Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Penundaan dilakukan karena Komjen Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Rabu (11/2/2015) Presiden Jokowi disebut telah menghubungi Ketua DPR Setya Novanto. Kepada politisi Partai Golongan Karya itu, Jokowi menyebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi.

"Yang saya ketahui, Jokowi menelepon ke Novanto (Ketua DPR) hari Rabu malam. Katanya tidak akan melantik Komjen Budi dan mengusulkan calon Kapolri baru," kata Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa saat dihubungi, Jumat (13/2/2015).

PDI Perjuangan sejak awal meminta Presiden Jokowi melantik Komjen Budi. Hari ini ketika dikonfirmasi, politisi senior PDIP Pramono Anung mengaku belum mendengar kabar pembatalan tersebut.

Rencananya pimpinan partai politik di gerbong KIH akan ketemu Presiden Jokowi di arena kongres Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Sabtu besok.

"Kebetulan hari ini ada Kongres Hanura di Solo, kemungkinan ada pertemuan KIH di Solo, saya akan dampingi Ibu Mega,"Β  kata politisi senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015).

Halaman 2 dari 8
(erd/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads