Soal APBD 2015, DPRD akan Rapim dan Interpelasi Ahok

Jakarta - Perseteruan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta kian memanas. Eksekutif dan legislatif saling melempar argumentasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI yang dikembalikan oleh Kemendagri.

Seolah ingin mengakhiri 'perang dingin' yang tidak berujung ini, Wakil Ketua DPRD M Taufik mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan semua fraksi pada Senin (16/2) mendatang.

"Senin kita akan rapim dengan seluruh fraksi untuk bahas ini (APBD), apakah kita impeachment atau interpelasi," ujar Taufik saat dihubungi, Jumat (13/2/2015).

Politisi Gerindra ini menyebut sedikitnya ada dua poin yang mendasari pengambilan langkah interpelasi dan impeachment oleh dewan. Pertama, interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) karena penyerapan dan pendapatan APBD 2014 yang rendah.

"Dasar yang kedua, dia ngirim (APBD) bukan yang dibahas dewan. Itu kan pelanggaran hukum, jadi bisa di-impeach," lanjutnya.

"Kita kirim surat ke Kemendagri bilang bahwa draf APBD 2015 yang dikirim ilegal, jadi draf itu dikembalikan kembali. Kita sudah kirim draft APBD yang sudah dibahas dewan," tegas Taufik.

Sebagaimana diketahui, Kemendagri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut belum ada hal yang mengarah pada potensi penyelewengan.

Tjahjo mengatakan, penyusunan perencanaan anggaran antara Gubernur dan DPRD harus sama. Sebab ada beberapa area yang rentan penyelewengan dan korupsi daerah.

"Mekanismenya saja (tidak sesuai). DKI ini kan anggarannya besar tapi penyerapannya kan hanya 40 persen, ada apa? ‎Kan ada perencanaan yang salah. Kalau perencanaannya betul kan pas pelaksanaannya betul," ujar Tjahjo di kantornya, Selasa (10/2) lalu.

Sementara itu, Ahok bersikukuh format APBD 2015 bersistem e-budgeting yang diajukannya ke Kemendagri benar. Rupanya, Ahok bersikeras dengan e-budgeting karena selama ini anggaran sering diotak-atik staf DPRD.

"Yang jadi persoalan sekarang Mendagri masih katakan pakai format lama yang masih tanda tangan oleh ketua, wakil ketua. Itu yang saya katakan 2013 dan 2014 kita ditipu. Makanya saya nggak mau, maunya pakai e-budgeting," ujar Ahok di sela meninjau pengerjaan Waduk Sunter, Jakarta Utara, Kamis (12/2).

(aws/nrl)