"KPK belum secara rinci menyampaikan apa yang jadi keluhan mereka. Rinciannya begini, KPK perlu menjelaskan apa saja dan siapa saja yang mendapatkan teror, untuk ancaman dan teror seperti apa, di mana ancamannya diterima," kata Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Ronny F Sompie di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015).
"Sehingga Polri bisa merencanakan dan memberikan pengamanan dalam bentuk cara bertindak. Misalnya pengawalan, penjagaan atau patroli. Sehingga tidak bias, maksudnya kepada siapa pengamanan itu harus dilakukan," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan difitnah apa yang dilakukan Polri. Jangan difitnah Polri itu melakukan penggeledahan, teror. Untuk itu harus diketahui oleh kami, siapa yang diamankan? Polri menunggu sejak tadi malam sampai saat ini. Sesuai dengan fungsi, Baharkam Polri dan Polda Metro Jaya bisa memberikan bantuan pengamanan tersebut," ujar Ronny.
Kemudian Ronny menyatakan Polri telah proaktif mengenai isu teror terhadap KPK melalui Polda Metro jaya dan Polres Jakarta Selatan. Akan tetapi, menurut Ronny, belum ada respon dari KPK.
"Saya belum mendapatkan feedback-nya seperti apa. Apakah sudah ada masukan atau belum. Makanya kita harus duduk satu meja mencarikan solusinya. Polri tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan institusi lain, tidak pernah," ucap Ronny.
Ronny bahkan menyindir reaksi KPK terhadap suatu teror atas pegawainya atau penyidiknya. Menurut Ronny, anggota Polri kerap mendapatkan teror namun tak pernah diumbar demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Polri bukan cuma diteror tapi ditembak pada 2013. Pengalaman menghadapi teror dan ketidaksukaan orang-orang dengan penegakan hukum, Polri pernah mengalaminya. Sampai saat ini, tetapi Polri menghadapinya dengan proporsional, tidak kemudian menjadi resah, Polri menghadapinya satu per satu," ujar Ronny.
(vid/kha)