"PDIP mestinya membiarkan Jokowi ambil keputusan sebagai presiden, jangan merecoki. Jokowi bukan petugas partai tapi presiden," kata pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris saat berbincang, Kamis (12/2/2015).
Selain PDIP yang diminta menahan diri, Jokowi di sisi lain juga harus segera ambil keputusan. Tanpa sikap tegas, ketegangan akan terus terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan yang diambil Jokowi pun jangan sembarangan keputusan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini harus mendengarkan keinginan rakyat.
"Jokowi harus ambil keputusan sesuai aspirasi publik, jelas menolak BG yang statusnya tersangka dan hentikan kriminalisasi KPK," ujar Syamsuddin.
Perang dingin antara Jokowi di Istana dan Mega serta kader PDIP di Teuku Umar disebut berawal dari ultah Mega pada 23 Januari silam. Kini, PDIP mengirim juru rundingnya yaitu Aria Bima dan Puan Maharani untuk menemui Jokowi. Seperti apa hasilnya?
(imk/van)











































