Agar Harmonis dengan PDIP, Jokowi Diminta Segera Putuskan Nasib Komjen BG

Jakarta - Berlarutnya polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI rupanya mempengaruhi hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama. Hubungan Istana dengan Teuku Umar, -merujuk pada kediaman Ketum PDIP Megawati-, dikabarkan memanas.

Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung Muradi menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri. Misalnya dengan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri), dan kemudian menonaktifkannya.

Cara tersebut menurut Muradi bisa menjadi win-win solution antara pihak yang mendukung dan menolak Komjen Budi sebagai Kapolri. PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat sebagai pengusung Jokowi berada di pihak yang mendukung Komjen Budi sebagai pemegang tongkat komando Tri Brata 1. Sementara di barisan penolak ada pegiat antikorupsi.

Apabila Presiden tidak segera mengambil keputusan terkait nasib Komjen Budi, maka akan berakibat tidak baik bagi pemerintahannya. Pasalnya menurut Muradi ada pihak yang ingin memisahkan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan
melalui konflik KPK vs Polri ini.

Apabila Jokowi tak lekas menyelesaikan polemik KPK vs Polri, maka langkah memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan ini akan kian lancar. Sementara untuk menjalankan roda pemerintahan, Jokowi mutlak memerlukan dukungan partai politik.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan. Situasi tersebut akan mulus apabila polemik KPK-Polri terus berlarut dan lambat dituntaskan," kata Muradi melalui keterangan tertulis yang dikutip detikcom Kamis (12/2/2015).

Selain memutuskan nasib Komjen Budi Gunawan, Presiden Jokowi juga harus memperbaiki pola hubungan dengan PDI Perjuangan.

Meski sudah menjadi Presiden, Jokowi bisa aktif melakukan komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. "Bagaimanapun Megawati adalah senior bagi Jokowi," kata Muradi.

Pertemuan seorang Presiden dengan pimpinan partai politik menurut Muradi bukan sesuatu yang haram dilakukan. Dia pun mencontohkan di beberapa negara, Presiden yang bukan tokoh utama atau ketua umum partai pasti aktif menemui pimpinan partai politik. "Di Amerika Serikat, Presiden Obama itu rajin bertemu dengan pimpinan Partai Demokrat," kata dia.


(erd/try)