DPR dan Pemerintah Simulasi Tahapan Pilkada Serentak

Jakarta - Pemerintah ingin Pilkada serentak dilaksanakan pada 2015, sementara Komisi II DPR ingin Pilkada serentak dilaksanakan pada Februari 2016. Padahal hanya tersisa tiga hari bagi mereka untuk merevisi UU Pilkada.

Untuk memastikan kapan pelaksanaan Pilkada serentak, Komisi II DPR dan pemerintah akan melakukan simulasi waktu pelaksanaan Pilkada serentak yang bisa dilaksanakan tahun 2015 atau 2016.
‎
‎"Komisi II sudah agak bulat mendukung Pilkada serentak Februari 2016, bukan 2015. Kita harus simulasi," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR usai rapat dengan Kemendagri dan DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Rambe yang juga politisi Partai Golkar ini menyatakan DPR ingin Pilkada serentak dilaksanakan 2016 agar masa jabatan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tak terlalu lama. ‎
‎
‎Anggota Komisi II dari‎ PKB Abdul Malik Haramain menjelaskan rencananya hitung-hitungan simulasi waktu pelaksanaan Pilkada serentak adalah Pilkada 2016, 2018, dan 2020 atau 2021.‎

Hanya ada tiga fraksi yang mendukung Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun ini, yakni PDIP, Partai Demokrat, dan PPP. Anggota Komisi II dari PDIP Arif Wibowo menyatakan simulasi waktu Pilkada memang perlu dilakukan untuk menentukan waktu terbaik pelaksanaan Pilkada serentak.‎

"Yang‎ penting kita lihat simulasinya. Padahal yang sekarang disebut keserentakan tidak sekadar mengatur jadwal pemungutan suara, tetapi juga jabatan yang nggak boleh dikurangi," kata Arif.
‎
‎Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan 204 daerah sudah siap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini, juga KPU dan anggaran dari pemerintahnya. Namun kesiapan ini hendaknya juga harus dipastikan lewat simulasi waktu pelaksanaan Pilkada.
‎
"‎Itu harus diuji lagi ayo. Nanti kita tanya lagi KPU sanggup nggak? Kalau nggak siap, jangan dipaksa-paksa. Simulasi dulu, detil dan dalam," tandas Arif.



(dnu/mok)