.webp)
"Evaluasi kita seharusnya sudah tutup koin. Perbankan (6 bank mitra) timnya masih kurang untuk jual kartu. Itu yang mau saya tanyakan. Ini lemahnya di situ, masyarakat mau cari kartu susah nyari SPG-nya, akhirnya pakai koin lagi," ujar Kepala UPT Perpakiran Dishub DKI Sunardi Sinaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (10/2/2015).
"Saya mau ubah kultur masyarakat, kita mau ubah ke elektronik. Kalau koin, saya takut masyarakat nanti ada yang mau bayar 3 jam tapi koinnya kurang, jadi cuma bayar 1 jam. Kan terbatas nilai mata koinnya, karena itu mau ganti ke kartu," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebocoran jukir sudah pasti kebagian, preman yang mungutin di sana, tuan tanah, oknum aparat dan oknum organisasi ikut main. Jukir jadi obyek pemerasan karena dia ngantongin duit. Ingat nggak kejadian di Monas dulu? Ibaratnya ada 10 perak, sudah parkir pulang kebagian 1 perak," kata Sunardi.
"Saya mau ini dijadiin satu dalam transaksi elektronik karena ini jadi subsidi buat Pemda. Jadi bisa dikembalikan untuk beli bus gratis. Biaya operasion UP parkir kecil ibaratnya, kalau kita dapat 30 persen buat UP parkir, 10 persen saja cukup kok, sisanya serahkan saja ke kas daerah," sambungnya.
Bagaimana dengan realisasi jukir di Jalan Sabang dibayar dua kali UMP? "Sekarang belum 2 kali UMP, kita lagi sesuaikan pendapatan. Di Jalan Sabang belum mencapai 2 kali UMP, tunggu dulu stabil pendapatannya. Selama ini kita hitung Rp 280 juta di Sabang, dulu Rp 15 juta," kata Sunardi.
Lebih lanjut, dia menyebutkan jumlah jukir di Jalan Sabang terlampau banyak. Menurut dia, di sepanjang jalan tersebut seharusnya cukup 20 jukir saja.
"Juru parkir di sana kebanyakan 40 orang. Sebenarnya kebutuhan jukir disana cuma 20 orang. Kalau cuma setengahnya 20 orang itu nggak masalah 2 kali UMP. Jukir juga tidak semua punya mereka, ada yang sudah lama disana minta dipekerjakan. Sesuai komitmen dibayar sekian dulu," pungkasnya.
(aws/vid)
