'Pengobatan & Sekolah Gratis Kebijakan Yang Menyesatkan'

Jakarta - Pemerintah telah membuat kebijakan yang menyesatkan dalam program sekolah dan pengobatan gratis bagi pasien kelas tiga sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program penggratisan itu dinilai hanya sebagai iming-iming untuk membujuk rakyat.Demikian pendapat pengamat politik Azyumardi Azra di sela-sela seminar "On Multi Faith Education For Harmony and Peace" di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, Selasa (1/2/2005).Pendapat itu untuk menanggapi program pengobatan dan sekolah gratis yang disampaikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (31/1/2005) kemarin. Anggaran sementara untuk program itu, kata Srimulyani, tidak lebih dari Rp 20 triliun. "Selama ini dana yang berhasil dihimpun dari pengurangan dana subsidi BBM tidak jelas penyalurannya. Jadi saya menyebutnya program itu sebagai kebijakan iming-iming dan juga menciptakan penganggaran yang tidak sehat," kata Azyumardi.Menurut Azyumardi, semestinya dicari jalan lain untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak boleh dilakukan dengan cara mengurangi subsidi BBM. "Harusnya secara organik sudah ada dan secara inheren juga sudah ada. Ada atau tidaknya dana pengurangan subsidi BBM, anggaran pendidikan dan biaya kesehatan memang harus ditambah terus. Itu yang saya sebut sebagai misleading," kata rektor UIN SYarif Hidayatullah itu. (iy/)