DPRD Jember Usul Tes Keperawanan, Eko Patrio: Itu Sangat Pribadi!

Jakarta - Komisi D DPRD Jember mengusulkan adanya tes keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa jelang pelaksanaan Ujian Nasional. Komisi X DPR RI menolak keras wacana itu karena hal yang bersifat sangat pribadi.

"Tidak perlu untuk tes keperawanan, karena itu kan sangat-sangat pribadi sekali. Ini sudah banyak pembahasan, buat saya sudahlah, terlalu amat pribadi dan tidak krusial sekali untuk diperdebatkan," ujar anggota Komisi X Eko Hendro Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Anggota DPR yang akbrab dipanggil Eko Patrio ini juga menilai tes keperawanan bukanlah hal yang produktif. Pasalnya bisa saja hal tersebut terjadi bukan karena hubungan seks bebas.

"Bicara keperawanan itu bisa jadi dia kena musibah, kecelakaan dan hal-hal yang lain, bukan seperti seks pranikah. Jadi kita mengimbau, karena kalau bicara Raperda, itu wali kota dan kabupaten, dan juga teman-teman DPRD setempat, nggak usah ada (tes keperawanan untuk siswa)," jelas politisi PAN itu.

Masih perawan atau tidak menurut Eko bukan menjadi dasar siswa tidak memiliki prestasi. Bagi komedian ini, kemampuan siswa adalah yang utama.

"Kalau pun bicara tidak perawan itu, bukan berati dia nggak produktif, (bisa jadi) dia aktif dan dia pintar. Iya yang terpenting, kemampuan. Kalau bicara setelah itu, moral kembali lagi ke sekolah tersebut, dan pendidikan orang tersebut," tutup Eko.

Sebelumnya pada Rabu (4/2) yang lalu, Komisi D DPRD Jember pada Rakor Baleg bersama Diknas mengusulkan membuat Raperda Akhlakul Karimah. Salah satu isinya adalah mengenai keperawanan yang dijadikan syarat kelulusan sebab ada anggapan bahwa Siswi SMP dan SMA di Jember sudah banyak yang melalukan seks bebas.

"Yang membuat tercengang lagi mereka itu telah berhubungan beberapa kali dengan pasangan yang berbeda," tukas anggota Komisi D DPRD Jember, Habib Isya saat itu.

(ear/mok)