Ini 6 Usulan Publik untuk Revisi UU Pilkada Versi LSI Denny JA

Ini 6 Usulan Publik untuk Revisi UU Pilkada Versi LSI Denny JA

- detikNews
Selasa, 10 Feb 2015 15:14 WIB
Ini 6 Usulan Publik untuk Revisi UU Pilkada Versi LSI Denny JA
Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dibesut Denny JA menggelar survei terkait revisi UU Pilkada. Ada 6 poin usulan publik sebagai hasil survei tersebut.

Survei digelar dengan menggunakan quickpoll (Smartphone LSI) pada 5-6 Februari 2015 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error Β±2,9%. Survei ini juga dilengkapi riset kualitatif dengan melakukuan FGD di 7 kota provinsi besar, in dept interview, dan analisis media sosial.

Rilis hasil survei itu digelar di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2015). Hasil survei disampaikan oleh peneliti LSI Fitri Hari. Berikut 6 usulan publik yang dijaring LSI Denny JA:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 6 usulan publik hasil survei LSI:

1. Publik tidak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
- 15,80% menginginkan kepala daerah dijabat pejabat sementara
- 65,70% tidak menginginkan
- 18,50% tidak tahu / tidak menjawab

2. Publik ingin pilkada serentak lebih sering
- 63,20% menginginkan pilkada serentak minimal 3 kali atau lebih selama 5 tahun
- 15,30% menginginkan pilkada serentak minimal 2 kali selama 5 tahun
- 9,8% menginginkan pilkada serentak sekali selama 5 tahun
- 11,7% tidak tahu / tidak jawab

3. Mayoritas publik menginginkan pilkada satu putaran saja
- 53% memilih pemenang pilkada satu putaran saja
- 39,20% setuju pilkada lebih dari satu putaran
- 7,8% tidak tahu/ tidak jawab

4. Calon independen masih diinginkan publik
- 55,30% menginginkan ada calon independen
- 36,70% tidak menginginkan ada calon independen
- 8β€Ž% tidak tahu / tidak jawab

5. Mayoritas publik tidak ingin hak warga negara dibatasi oleh aturan politik dinasti
- 42,29% setuju
- 53,71% tidak setuju
- 4% tidak tahu / tidak jawab

6. Publik masih menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu paket
- 53,71% kepala daerah dan wakil dipilih satu paket
- 24,44% hanya dipilih kepala daerah saja
- 21,85% tidak tahu / tidak jawab

(trq/trq)


Berita Terkait