.webp)
Berdasarkan keterangan pers yang diterima detikcom, Senin (9/2/2015), kapal tersebut terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin yang sah di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau. Sesuai ketentuan Undang-undang (UU), kapal tersebut dilakukan tindakan khusus berupa pemusnahan atau penenggelaman.
Penghancuran kapal itu disaksikan langsung oleh Menteri Susi Pudjiastuti dari KRI Barakuda-633. Kapal ilegal itu berukuran sekitar 80 Gross Ton (GT) dan ditenggelamkan di perairan Selat Dempo atau pada jarak 60 mil laut dari Pulau Batam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penenggelaman kapal ilegal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas illegal fishing dan menegakkan keamanan di laut, serta sebagai wujud penguatan kedaulatan negara", ujar Susi.
Susi menyebutkan, KM. Laut Natuna 28 ini ditangkap oleh KP Hiu 009 pada Kamis (30/10/2014) lalu pukul 16.00 WIB, di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal di nakhoda-i oleh Sangwian Srisom (46 tahun) WN Thailand dan sebelas orang ABK yang juga berkewarganegaraan Thailand itu, diketahui sedang melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna pada posisi 010 56.000’ LU – 1060 49.000’ BT.
Kapal tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg.
"Mungkin kapal itu baru beroperasi atau kemungkinan muatannya sudah dialihkan ke kapal tremper", ungkap Susi.
Selain itu, kapal tersebut melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan melanggar Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di mana, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Kapal Thailand ini juga berusaha mengelabui petugas dengan memasang bendera Indonesia dan memiliki dua nama lambung. Pada sisi kanan lambung kapal tertulis KM. Sudhita, sedangkan pada sisi kiri lambung kapal tertulis KM Laut Natuna 28.
"Hal ini merupakan upaya kamuflase kapal-kapal perikanan asing untuk mengecoh aparat pengawas di lapangan", jelas Susi.
Sementara itu menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin, penenggelaman kapal oleh KKP ini dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di mana dalam Pasal 69 pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asingberdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Selanjutnya, upaya tindakan khusus berupa penenggelaman juga dilakukan sesuai dengan Pasal 76A UU No. 45/2009. Dalam pasal ini disebutkan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.
Selanjutnya Asep menjelaskan, proses penyidikan KM Laut Natuna 28 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Satuan Kerja PSDKP Batam. Diawali dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Satker PSDKP Batam tanggal 6 November 2014 yang selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (P21) tanggal 4 Desember 2014.
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Sus-PRK/2014/PNTPG tanggal 5 Januari 2015, menetapkan terdakwa Sangwian Srisom bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp 500.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
"Putusan pengadilan juga menetapkan KM. LAUT NATUNA 28 dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan", tutup Asep.
(jor/vid)
