Infrastruktur Kantor PBB di Calang Aceh dalam Persiapan

Jakarta - PBB akan melaksanakan koordinasi bantuan di Kota Calang, Aceh. Infrastruktur untuk kantor PBB di sana sedang dalam persiapan, bahkan beberapa badan PBB telah mempunyai staf di sana.TNI juga menyambut kehadiran PBB yang lebih permanen guna melaksanakan koordinasi bantuan di kota tersebut. Demikian disebutkan dalam rilis PBB kepada detikcom, Selasa (1/2/2005) dinihari. Disebutkan Koordinator Kemanusiaan PBB Bo Asplund baru kembali dari kunjungan ke Banda Aceh, Meulaboh dan Calang.Perkembangan terakhir mengenai angka korban dari bencana tsunami, menurut catatan Badan Koordinasi Nasional untuk Pengendalian Bencana (Bakornas), jumlah jenazah yang telah dikuburkan mencapai 101.199 jiwa.Sekitar 417.000 orang tercatat kehilangan rumahnya dan sekarang tinggal di penampungan sementara di Aceh. Bakornas menyatakan 260.000 di antaranya kemungkinan bisa kembali dengan keluarga besarnya dan masyarakat sekitar.Asplund melaporkan prioritas pemerintah saat ini meliputi pembagian materi pendidikan. Sejalan dengan itu, juga bantuan logistik dan pembagian bantuan makanan yang lebih merata.Di antara prioritas yang disuarakan oleh pemerintah, penyaluran pangan ke Banda Aceh telah dapat dikatakan aman pada saat ini dengan tersedianya 75,6 metrik ton minyak sayur dan 51 metrik ton ikan kalengan.Usaha untuk menggantikan tenaga tentara juga berlanjut, seiring dengan keluarnya beberapa tentara asing dari Aceh, seperti pasukan Amerika Serikat.Namun ada pula pasukan yang baru tiba, seperti tentara asal Spanyol sejumlah 950 orang yang akan segera bergabung dengan pasukan Jepang yang baru tiba 27 Januari yang lalu.Sejumlah 3.000 pasukan militer asing lainnya dari 11 negara akan bergabung dalam operasi pemulihan di darat, tidak termasuk sejumlah pasukan lain yang berada di lepas pantai.Di bidang kesehatan, pengkajian dari 50 tempat tinggal sementara menunjukkan tidak adanya isu kesehatan yang signifikan, sekalipun akses yang terbatas untuk air minum, kebersihan dan makanan masih menjadi masalah.Pemerintah dan PBB juga melaporkan adanya peningkatan dalam kebutuhan akan kontrasepsi dari mereka yang ada di tempat penampungan. Sebagai tindak lanjut, sebuah program terkait kesehatan reproduksi siap diluncurkan.Beberapa badan PBB, bersama dengan beberapa organisasi non pemerintahan dan enam LSM perempuan memberikan bantuan teknis kepada Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan terkait dengan masalah penampungan, perlindungan perempuan dan partisipasi masyarakat. (sss/)