Mega Terpilih Lagi, Orang Kedua PDIP Harus Siap Ambil Alih

Mega Terpilih Lagi, Orang Kedua PDIP Harus Siap Ambil Alih

- detikNews
Selasa, 01 Feb 2005 02:31 WIB
Jakarta - Jika Megawati kembali terpilih sebagai ketua umum PDIP, dia harus melakukan regenerasi agar orang kedua PDIP siap mengambil alih kepemimpinan."Jika Mega tetap dipilih harus melakukan regenerasi di kalangan DPP PDIP. Tujuannya agar orang kedua di dalam jajaran siap untuk mengambil alih kepemimpinan di dalam partai, atau dipersiapkan sebagai calon pengganti pada Pemilu Presiden 2009 jika Mega berhalangan atau rating politiknya turun," kata pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti.Hal itu disampaikan dia dalam acara diskusi "Merebut kembali suara rakyat tahun 2005" di Gelanggang Remaja jalan Yos Sudarso Jakarta Utara, Senin (31/1/2005) malam. Turut hadir sebagai pembicara Ketua DPP PDIP Roy BB Janis, penasihat PDIP AP Batubara, dan anggota FPDIP DPR Maringan Pangaribuan.Menurut Ikrar, PDIP memiliki peluang cukup besar untuk kembali mendapatkan dukungan rakyat. Asalkan PDIP dalam kongres nanti harus menunjukkan sebagai partai yang solid.Satu hal pokok yang harus diperhatikan, lanjut dia, adalah kemana PDIP akan dibawa, apakah di bawah kepemimpinan hasil kongres nanti nama PDIP tetap eksis atau justru akan hancur."Terkooptasinya Golkar oleh penguasa dan keluarnya Golkar dari Koalisi Kebangsaan justru memberi kesempatan bagi PDIP untuk eksis dan berkarya dan memperkuat sebagai partai oposisi terhadap pemerintah," ujar Ikrar.Diuraikan dia hal yang menjadikan PDIP bercitra buruk antara lain karena kinerja buruk dari sebagian besar anggota parlemen PDIP baik di pusat dan daerah.Kemudian kebijaksanaan dari eksekutif saat dijabat PDIP tidak dinikmati sebagian besar warga wong cilik. Lalu kebiasaan anggota PDIP yang suka berkelahi antaranggota PDIP."Ada suatu kagetan dari anggota PDIP menjadi legislatif dan eksekutif dari orang yang sangat tidak berkuasa menjadi orang yang sangat berkuasa. Kerja-kerja politik partai pada periode 1999-2004 seperti pendidikan, komunikasi, dan regenerasi politik, serta kepentingan rakyat diabaikan," ujar Ikrar. (sss/)


Berita Terkait