Benarkah Jokowi Sudah Jauh Dari PDIP?

Jakarta - Politikus PDIP Effendy Simbolon menghunuskan kritik tajam kepada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Seskab Andi Widjajanto yang dianggap menjauhkan Presiden Jokowi dari partai berlambang banteng itu. Sampai-sampai Effendy meminta Jokowi untuk 'pulang' ke habitat asalnya.

"Pak Jokowi juga harusnya eling dong, kembali ke khitahnya, kembalilah ke habitatnya habitatnya Pak Jokowi adalah PDIP," kata Effendy kepada wartawan, Jumat (6/2/2015).

Jokowi memang diusung oleh PDIP, NasDem, PKB, PKPI dan Hanura untuk menjadi Presiden RI berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun pemilihan tetap langsung oleh rakyat. Nyatanya Jokowi tak bisa terlepas dari belenggu parpol pendukungnya tersebut yang belakang menyeretnya ke pusaran polemik KPK vs Polri yang kian memantik kritik masyarakat kepada presiden fenomenal ini.

Awalnya memang Jokowi tak ingin terlalu banyak menteri yang berasal dari partai politik. Tetapi pada akhirnya hampir separuh jumlah menteri diisi oleh elite parpol, empat diantaranya dari PDIP.

Berlanjut ke pemilihan Jaksa Agung yang jatuh kepada politisi NasDem HM Prasetyo, agaknya PDIP pun ingin mengajukan calon untuk Kapolri. Meski bukan kader PDIP, nama Komjen Budi Gunawan pun muncul sebagai calon tunggal Kapolri. Komjen Budi kemudian dijadikan tersangka oleh KPK pada Selasa (14/1) dan krisis hubungan pun dimulai. Hubungan KPK-Polri memanas seperti menghangatnya hubungan PDIP dan KIH dengan Presiden Jokowi.

Krisis hubungan antara elite Polri dengan KPK memang menjadi masalah nasional dan memerlukan keputusan tegas Presiden Jokowi. Sejumlah pihak pun dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang hingga kini masih menggantung.

Pihak pertama di luar pemerintah yang dilibatkan adalah sembilan tokoh senior yang akhirnya tergabung dalam tim independen. Mereka bukan berasal dari partai politik yang terdiri dari Buya Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Tumpak Hatorangan, Erry Riyana, Bambang Widodo Umar, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Hikmahanto Juwana, Imam Prasodjo, dan Jenderal (Purn) Sutanto.

Sejak Minggu malam (25/1) tim ini bertugas memberikan masukan kepada Presiden untuk menyelesaikan polemik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang pelantikannya ditunda. Pada akhirnya tim ini mengusulkan agar Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi dengan empat opsi. Pada Rabu (4/2) pun Buya Syafi'i secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tak melantik Komjen Budi, yang kemudian mantan Ketum PP Muhammadiyah itu dikritik politikus PDIP Junimart Girsang.

Komjen Budi Gunawan memang disebut-sebut merupakan pilihan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketika masih berpangkat Kombes, Budi merupakan ajudan Megawati yang pernah menjabat sebagai Presiden RI.

Sumber detikcom menyatakan bahwa sejak penundaan pelantikan Budi Gunawan pada Jumat (16/1) malam, Megawati tak menyapa Jokowi. Namun hal itu ditepis oleh Seskab Andi Widjajanto yang menyebut bahwa Jokowi sempat hadir ke acara ulang tahun Megawati pada Jumat (23/1), atau sepekan setelah itu.

Pelantikan Budi Gunawan pun tetap ditunda dan berbagai pihak mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil keputusan. Termasuk mantan Kepala BIN Hendropriyono yang meminta Jokowi segera lantik Budi Gunawan.

Alih-alih menemui Megawati, Presiden Jokowi justru bertemu dengan rivalnya semasa Pilpres yakni Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung di Istana Bogor pada Kamis (29/1) lalu.

"Saya yakin beliau akan mengutamakan kepentingan rakyat di atas seluruhnya," kata Prabowo yang berdiri di samping Jokowi saat jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat.

Tak cukup sampai di situ saja, Presiden Jokowi juga melibatkan mantan Presiden untuk dimintai masukan di hari yang sama namun tempat berbeda. Akan tetapi yang dipilih adalah Presiden RI ketiga BJ Habibie, bukanlah Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri.

"Presiden sekarang ini kan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden yang sekarang ini dipilih oleh sekurang-kurangnya 51 persen rakyat Indonesia. Tapi karena dipilih rakyat presiden memihak 100 persen kepentingan rakyat," ujar Habibie dalam konferensi pers di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara.

Pernyataan Habibie layaknya sindiran kepada PDIP bahwa Jokowi harus mementingkan kepentingan rakyat, bukan partai. Presiden Jokowi terpilih dalam pemilihan langsung, bukan sebagai mandataris MPR seperti zaman dahulu.

Waktu terus bergulir dan Presiden Jokowi tak kunjung ambil keputusan. Terlontarlah kritikan dari elite PDIP bahwa Jokowi telah jauh dari partai yang dinilai oleh pakar komunikasi politik Heri Budianto bahwa fenomena ini memang benar.

"Terlihat jelas, sejak polemik Budi Gunawan menjadi Kapolri lalu pertemuan Jokowi-Prabowo menunjukan ada jarak Jokowi dengan PDIP. Ini terbaca oleh publik dan ini akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik KIH (PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI). Apalagi kritikan elite PDIP menunjukan jarak semakin jauh," tutur Heri yang merupakan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute kepada detikcom, Jumat (6/2/2015).

(bpn/van)