"Suka atau tidak suka, BG harus dilantik. Setelah dilantik mau diberhentikan, itu baru terserah presiden," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2015).
Ade menegaskan bahwa pernyataan pimpinan DPR adalah suara pribadi. Sidang paripurna sudah menyetujui BG sebagai Kapolri dan presiden harus melantiknya. Karena itu, ia mengkritisi pernyataan pimpinan DPR yang memberikan kewenangan Presiden Jokowi untuk melakukan pelantikan Budi Gunawan tanpa ada campur tangan DPR lagi.
"Kita juga tentu sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpin sendiri itu saat mereka bertemu presiden di Istana,"
Novanto cs memang berulang kali menyatakan bahwa DPR menyerahkan semua keputusan ke tangan presiden. Tugas DPR sudah selesai saat menyetujui Komjen Budi sebagai Kapolri di sidang paripurna.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Suara mereka adalah suara DPR, bukan pribadi-pribadi. Soal BG, dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya BG ke presiden, sekali lagi itu merendahkan martabat DPR," ujar Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.
"Suka atau tidak suka, BG harus dilantik. Setelah dilantik mau diberhentikan, itu baru terserah presiden," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2015).
Ade menegaskan bahwa pernyataan pimpinan DPR adalah suara pribadi. Sidang paripurna sudah menyetujui BG sebagai Kapolri dan presiden harus melantiknya. Karena itu, ia mengkritisi pernyataan pimpinan DPR yang memberikan kewenangan Presiden Jokowi untuk melakukan pelantikan Budi Gunawan tanpa ada campur tangan DPR lagi.
"Kita juga tentu sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpin sendiri itu saat mereka bertemu presiden di Istana,"
Novanto cs memang berulang kali menyatakan bahwa DPR menyerahkan semua keputusan ke tangan presiden. Tugas DPR sudah selesai saat menyetujui Komjen Budi sebagai Kapolri di sidang paripurna.
Pernyataan-pernyataan ini dikritik oleh Golkar. Menurut Ade, yang disampaikan oleh Novanto, Fadli, dan lain-lain dianggap tidak mewakili suara seluruh anggota DPR.
"Suara mereka adalah suara DPR, bukan pribadi-pribadi. Soal BG, dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya BG ke presiden, sekali lagi itu merendahkan martabat DPR," ujar Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.
(imk/bil)