Kebijakan SBY-JK Berorientasi Kepentingan Elit

Bandung - Kebijakan pemerintahan SBY-JK dinilai masih berorientasi pada kepentingan elit. Tidak ada jaminan bagi kepentingan kesejahteraan secara meluas.Dengan demikian, pemerintahan SBY-JK di bidang ekonomi, hukum, dan politik dinilai baru sebatas retorika belaka.Hal ini dikatakan oleh Yudi Latif, peneliti bidang sosial politik dan analisis komunikasi LIPI di STSI Jalan Buahbatu, Bandung, Senin (31/1/2005)."Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah internal mereka. Konfliknya sudah besar, tidak harmonis, dan tidak solid," ujarnya.Menurut dia, indikasi konflik antara SBY-JK semakin meruncing. Hal ini terlihat dengan tarik ulurnya pengangkatan pejabat eselon I dan II di jajaran pemerintahan."Selain itu, masuknya para pengusaha besar di jajaran kementerian SBY-JK menyebabkan terjadi bias dalam kebijakan-kebijakan ekonomi," kata Yudi.Dia menyarankan agar pemerintahan SBY-JK melihat pemerintahan Cina dalam mengambil kebijakan publik. Khususnya di bidang permasalahan ekonomi dan pemberantasan korupsi."Ini masa plutokrasi. Orang kaya masuk pada jajaran pemerintah. Pengulangan pada tradisi lama. Contoh praktek seperti ini ada pada Aburizal Bakrie (Menko Perekonomian) dan Jusuf Kalla (Wapres)," tukas Yudi. (sss/)