Fragmen Baru Film Soekarno, MA: Tokoh Soekarno Bukan Ciptaan Orang

- detikNews
Kamis, 05 Feb 2015 13:18 WIB
Jakarta - Sengketa film Soekarno 'Indonesia Merdeka' antara Rachmawati Soekarnoputri melawan PT Multivision Plus memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) menyatakan tokoh Soekarno bukanlah ciptaan orang.

Rachmawati menggugat PT Multivison Plus dan sutradara Hanung Bramantyo ke pengadilan. Putri proklamator ini menggugat hak cipta film itu karena dirinyalah pemegang hak cipta film itu.

Pada 11 Maret 2014, PN Jakpus memutuskan Rachmawati secara sah sebagai pencipta naskah film itu dan menghukum Multivision membayar ganti rugi sebesar Rp 1. Tak terima dinyatakan bersalah oleh hakim, PT Multivison Plus mengajukan kasasi ke MA. Lalu apa kata MA?

"Soekarno adalah seorang tokoh nyata atau tokoh yang benar telah lahir, hidup dan meninggal dunia di Indonesia sebagai salah seorang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama," putus majelis kasasi sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (5/2/2015).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Syamsul Ma'arif PhD dengan anggota Prof Dr Takdir Rahmadi dan Hamdi.

"Oleh sebab itu, tokoh Soekarno dan kehidupannya bukanlah ciptaan seseorang," sambung majelis hakim dalam putusan yang diketok pada 19 Agustus 2014.

Menurut majelis hakim, seseorang hanya dapat menghasilkan karya tulis yang menjadi hak ciptanya tentang Soekarno dari sudut pandang atau interpretasinya. Fakta membuktikan terdapat sejumlah buku atau tulisan yang telah menjelaskan ketokohannya dan juga sisi kemanusiaan Soekarno. Karya-karya tulis itu menjadi hakim cipta bagi masing-masing penulisnya.

"Dengan demikian penulis naskah, sutradara dan produser flm tidak dapat dikatakan melawan hukum jika ia mengambil atau menggunakan pelbagai sumber tulisan atau informasi sebagai rujukan yang kemudian mengintegrasikannya menjadi sebuah skenario dalam pembuatan atau produksi film tentang kehidupan Soekarno yang kemudian menjadi hak ciptanya pula," papar majelis hakim.

Kalaupun sebelum pembuatan film Soekarno telah ada perjanjian antara Rachmawati dengan Multivision dkk, tapi kemudian belakangan produser dan sutradara menghasilkan film tidak sesuai dengan naskah karya Rachmawati, tidak serta merta disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak cipta.

"Tetapi peristiwa hukum itu lebih tepat disebutkan wanprestasi yang merupakan perselisihan dalam ranah hukum perdata umum dan bukan sengketa yang masuk dalam wilayah Hak atas Kekayaan Intelektual," putus majelis dalam perkara nomor 305 K/Pdt.SUS-JKI/2014 itu.

Atas pertimbangan di atas, MA membatalkan putusan PN Jakpus dan menolak gugatan Rachmawati.

(asp/try)