Polisi Diminta Perhatikan Yurisprudensi MA di Kasus 'Jurus Pendekar Mabuk'

Jakarta - Mantan Wamen Denny Indrayana menyebut Komjen Budi Gunawan mengeluarkan 'jurus pendekar mabuk'. Dia dilaporkan oleh LSM ke polisi karena perkataanya dianggap sebagai tindak pidana.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia, mengatakan, pelaporan seperti itu adalah hak tiap warga negara. Tetapi dia meminta polisi berhati-hati untuk memeriksa kasus ini. Terlebih, Mahkamah Agung (MA) sudah punya yurisprudensi terkait hal serupa.

"Artinya polisi ini harus memperhatikan apakah perbuatan yang dilaporkan ini mengandung unsur pidana atau tidak? Yurisprudensi MA ini juga harus diperhatikan," ujar Alvon saat berbincang, Kamis (5/2/2015).

Dia juga mengatakan, MA sebelumnya banyak memutuskan perkara seperti ini, salah satunya ialah kasus status BBM berujung pidana penjara yang dilakukan oleh aktivis bernama Arsyad di Makasaar. Dalam perkara itu, Arsyad divonis bebas.

"Jadi polisi harus objektif memeriksa kasus ini, harus diperhatikan putusan-putusan pengadilan di kasus serupa," ujarnya.

Alvon juga menduga pelaporan ini pasti memiliki background politik yang kuat. "Polisi harus objekif jangan jadikan masalah ini yang merupakan masalah individu menjadi masalah antar lembaga," ujarnya.

Yurisprudensi ini dibuat saat MA mengadili pegiat antikorupsi Hamdan Saragi. Hamdan membentangkan spanduk yang mengkritik ulah pejabat setempat, seperti:

'Usir!! Kepala P2SDKP dari Bumi Tanjungbalai Asahan Diduga Mengeluarkan SLO Pukat Tarik Dua dan Melindungi Cukong Illegal Fishing'

Atas kritikan ini, Hamdan dipolisikan. Dalam putusannya, MA membebaskan Hamdan dan menyatakan kritik terhadap pejabat negara bukanlah pidana. Duduk sebagai ketua majelis Zaharuddin Utama dengan anggota Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompoel.

(rvk/asp)