Manuver Soal Komjen Budi Dinilai Merugikan, PDIP Harus Dengar Suara Publik

Jakarta - Langkah dan manuver yang dilakukan Plt Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto dinilai tak taktis. Publik malah memandang negatif PDIP terkait polemik KPK-Polri.

Ditambah lagi elite PDIP begitu ngotot mendesak Presiden agar segera melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Semua itu menunjukan komunikasi politik yang dilakukan PDIP kurang taktis, sehingga menuai resistensi publik yang begitu keras. Jika tak diperbaiki, PDIP berpotensi ditinggalkan publik.

"Secara internal, PDIP harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya ke Jokowi, juga ke publik. Mengingat, kesalahan kecil apapun bisa menyebabkan blunder fatal yang membesarkan Koalisi Merah Putih (KMP) karena kini berada di posisi sama dengan publik," kata Peneliti Poltracking, Agung Baskoro dalam keterangannya Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Agung menambahkan, kader-kader di luar lingkar Teuku Umar tersisih sebab mereka bukan hanya mewakili aspirasi elite partai, namun juga suara publik. Padahal mereka adalah kader-kader yang berpikiran terbuka dan modern, tak hanya ingin asal 'Ibu' senang.

"Konteks ini menjadi menarik, karena posisinya sekarang PDIP berkuasa. Bila sebelumnya menjadi oposisi, maka langgam gerak bisa selalu sekalian dengan publik, menjadi wajar," kata Agung.

Tapi saat sekarang PDIP menjadi partai 'penguasa', Agung melihat banteng moncong putih belum juga mengubah gaya politiknya. PDIP masih terlihat kaku bermanuver. Khususnya dalam menyikapi polemik Budi Gunawan. Akibatnya, baik di tingkat elite maupun publik, PDIP kini menjadi kurang diterima. " Itu bila konteksnya terkait Budi Gunawan yah," katanya.

Seharusnya aspirasi publik dan tuntutan elite dapat dipertemukan. "Jadi ada win-win solution," kata dia.

Agung melihat, kasus Budi Gunawan hanya rangkaian persoalan pasca Pilpres, di mana PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat gagal memenangkan pertarungan politik baik di arena legislatif maupun meraih simpati publik secara bersamaan. Akibatnya PDIP seperti 'dijauhi' khalayak ramai.

Sementara itu, Ahmad Fuad Fanani Peneliti Senior Indostrategy mengatakan, PDIP mestinya mau mendengar suara publik dan aspirasi rakyat terkait dengan pemberantasan korupsi dan penolakan terhadap Budi Gunawan. Sebagai partai yang selama 10 tahun beroposisi, harusnya PDIP lebih peka terhada isu-isu publik.

"Ini karena kekuasaan selalu seperti pedang yang bermata dua, jadi tergantung bagaimana memanfaatkan dan menggunakannya,"katanya.

Jika PDIP mampu melalui ujian ini, banteng moncong putih kata Fanani akan menjadi partai modern. Tapi jika gagal, PDIP tetap menjadi partai yang sepertinya cocok menjadi oposisi saja. Sementara terkait langkah Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Fanani melihat manuvernya kontraproduktif. Karena manuver Hasto terkesan dipaksakan dan tidak pas momentumnya.

"Jadi tampak PDIP ikut hanyut dalam arus yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK," kata dia.

(mpr/fdn)