Iklan 'Pecat TKI' Sukses Cari Perhatian, Tapi Tidak Beretika

Jakarta - Iklan produk elektronik yang dinilai melecehkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan menganjurkan 'pecat pembantu Indonesia' sukses mencari perhatian banyak orang terutama pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tapi sayangnya isi iklan tersebut tidak beretika sebab menyinggung SARA.

"Sebagai iklan yang target utamanya adalah mencari perhatian banyak orang agar tertarik membeli produknya, iklan tersebut bisa dikatakan sukses. Cuma ironisnya isi iklan itu melanggar etika periklanan terutama dianggap merendahkan bangsa Indonesia sebab banyak mempekerjakan TKI di Malaysia," ujar pakar komunikasi, Aqua Dwipayana, Rabu (4/2/2015).

Terkait dengan itu, Aqua mendukung tuntutan hukum yang sedang dipertimbangkan pemerintah Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur di Malaysia. Tuntutan ini sekaligus sebagai terapi kejut agar tidak lagi ada yang merendahkan para TKI yang tengah bekerja di negeri Jiran tersebut.

Diberitakan sebelumnya KBRI Kuala Lumpur sudah mengirimkan nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia terkait iklan perusahaan asing di sana yang dinilai menggunakan kalimat rasialis. Indonesia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Adalah perusahaan pembuat alat pembersih, RoboVac, yang menayangkan kalimat yang dinilai mencederai bangsa Indonesia. Dalam nota keberatan itu disampaikan penyesalan mendalam Pemerintah Indonesia atas cara beriklan perusahaan itu yang sangat tidak sensitif dan merendahkan martabat rakyat Indonesia.

"Selanjutnya, KBRI meminta otoritas Malaysia untuk melarang iklan tersebut, termasuk iklan yang ada dalam website perusahaan RobVac (http://neatrobotcleaner.com.my), KBRI juga meminta Pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah guna memastikan bahwa iklan produk apapun yang bersifat rasis dan menciderai perasaan Bangsa Indonesia tidak terulang di kemudian hari," begitu siaran pers KBRI Kuala Lumpur.

Selain mengirimkan nota protes, KBRI juga telah menugaskan retainer lawyer untuk menemui pihak perusahaan dan melakukan analisis hukum guna melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya.

"Selain itu, KBRI juga telah melaporkan pemasangan iklan tersebut kepada Kepolisian Wilayah Selangor," beber KBRI.

Aqua meminta Dubes Kuala Lumpur, Herman Prayitno harus fokus dan serius menuntaskan iklan penghinaan tersebut sebab menyangkut harga diri bangsa. "Isinya sangat merendahkan bangsa kita sehingga harus optimal menuntaskannya. Perusahaan yang mengeluarkan iklan tersebut tidak hanya cukup dituntut dengan menarik iklannya dan minta maaf ke pemerintah dan semua rakyat Indonesia, tetapi agar didenda sebesar-sebesarnya," kata kandidat doktor Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Sebab selama ini, Aqua menilai sebagian masyarakat di Malaysia memandang Indonesia sebelah mata. Pemikiran ini muncul karena banyaknya jumlah TKI sebagai pembantu rumah tangga.

"Melihat hal itu, mestinya pemerintah lebih serius membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor dengan melibatkan banyak perusahaan baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Sehingga secara bertahap namun dengan rencana yang jelas dan pasti, sedikit demi sedikit jumlah TKI di berbagai negara dapat dikurangi," sambung Aqua.

Karena itu Aqua meminta pemerintah berani menyetop total pengiriman TKI yang bekerja di sektor-sektor yang tidak mengutamakan keahlian khusus. "Kalau pun harus bekerja di luar negeri, sebaiknya keahlian, keterampilan, dan kemampuannya harus ditingkatkan. Sehingga berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain," kata Aqua.



(fdn/rni)