Ini Isi Lengkap Pertemuan Jokowi-KIH di Istana

Jakarta - Petinggi KIH dipimpin Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menemui dengan Presiden Jokowi di Istana Selasa (2/2) kemarin. Ini isi pertemuan itu selengkapnya.

Ketum PPP Romahurmuziy menyampaikan, sebelum ke Istana, KIH terlebih dulu menggelar rapat singkat di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Usai rapat itu, barulah para petinggi KIH menuju Istana.

Rombongan KIH yang ke Istana berisi Megawati Soekarnoputri, Romahurmuziy, Ketum PKPI Sutiyoso, Ketum Hanura Wiranto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. "Tanpa Pak Surya Paloh, karena sedang tidak di Jakarta," tutur Romahurmuziy saat dihubungi, Rabu (4/2/2015).

Romi, demikian Romahurmuziy akrab disapa, menyampaikan ada lima poin utama yang dibicarakan KIH dengan Presiden Jokowi selama pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu. Poin pertama, KIH menyampaikan ke Jokowi bahwa koalisi itu akan selalu berada di belakang Presiden untuk menopang kebijakan politik pemerintah, dengan cara-cara menjunjung tinggi norma dan prosedur hukum.

"Kedua, kita berdiskusi dengan beliau bagaimana perkembangan terakhir proses nominasi Kapolri sehubungan simpang-siur info yang berseliweran di media. Ketiga, kita juga berdiskusi soal bagaimana terus mendinginkan suasana ketegangan yang berlangsung antara KPK dan Polri," papar Romi.

Dari keterangan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dan Ketum PKPI Sutiyoso yang disampaikan secara terpisah, diketahui KIH meminta Jokowi memutuskan nasib pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri setelah proses praperadilan selesai. KIH meminta Jokowi menghormati proses hukum.

Kembali ke keterangan Romi, poin keempat yang dibahas bersama Jokowi adalah soal RAPBN-P yang berada dalam tekanan defisit. KIH memberi masukan ke pemerintah, agar keinginan mempercepat infrastruktur melalui penyertaan modal negara di sejumlah BUMN yang multiplier effectnya tinggi bisa tetap berjalan.

"Terakhir, kita bahas soal perlunya ketegasan pemerintah terhadap keharusan Freeport membangun segera smelternya, tanpa harus bernegosiasi soal perpanjangan kontraknya yang masih cukup lama di 2019 nanti, sehubungan dengan permintaan sejumlah bupati di Papua untuk dibangun di sana," ungkap Romi.

"Tentu ada poin-poin lain soal kebangsaan dan kenegaraan yang juga kita bahas," imbuh Romi tanpa mengungkap poin-poin apa saja itu.

(trq/van)