Hamid Tolak Pertemuan Helsinki Disebut Gagal

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin tidak setuju bila pertemuan Pemerintah RI dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada akhir pekan lalu di Helsinki, Finlandia, dikatakan gagal."Pertemuan itu sifatnya informal, jadi dari awal memang tidak ada maksud untuk menandatangani perjanjian atau apa pun," tegasnya.Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan usai pembukaan rapat kerja teknis Keimigrasian 2005 di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (31/1/2005). Hamid dalam pertemuan Helsinki bertindak sebagai chief negoisator bagi Pemerintah RI.Menurut pria bergelar doktor ini, sebaliknya pertemuan Helsinki justru merupakan sebuah kemajuan penting dalam merintis upaya penyelesaian konflik bersenjata di Aceh yang berkepanjangan secara damai dan bermartabat sejak perundingan di Tokyo, Jepang, dua tahun lalu.Bila sebelumnya pertemuan selalu menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau penengah, maka di Helsinki untuk pertama kalinya kedua delegasi dapat bertatap muka langsung satu sama lain dalam sebuah ruang perundingan."Tidak ada penengah, yang ada adalah fasilitator. Bahkan ada empat sesi pertemuan tanpa fasilitator," jelas Hamid.Namun demikian, ia mengakui bahwa masih belum ada kesesuaian pandang mengenai kerangka penyelesaian konflik. Pihak GAM masih berkeras dengan tawaran penyelesaian yang temporer dan parsial seperti gencatan senjata. Sebaliknya pemerintah menginginkan penyelesaian permanen dan menyeluruh, yakni berupa otonomi khusus."Kita tidak ingin selesai gencatan, berperang lagi. Kapan damainya dong," tukas Hamid.Atas tawaran pemerintah di atas, menurut Hamid, pihak GAM memberikan respons yang positif. Pihak GAM menyatakan akan mempelajari lebih detail implemantasi dari aturan di dalam UU 18/2001 tetang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di lapangan.Setelah itu baru akan diadakan perundingan. Agenda utamanya mencari titik temu dari perbedaan pandangan. (nrl/)