Soal HAM, Imparsial Nilai SBY Tidak Konsisten

Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menilai kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masalah HAM tidak konsisten. Bahkan, kebijakannya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya."Padahal SBY presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Harusnya dia mampu membawa keseimbangan yang permanen antara right to security dan right to liberty," kata Rachland dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jl. Diponegoro, Jakarta, Senin, (31/1/2005).Jumpa pers tersebut terkait dengan kondisi HAM RI selama tahun 2004 yang mengambil tema Keamanan Mengalahkan Kebebasan.Lebih lanjut, Rachland mengungkapkan, SBY telah menempatkan kebijakan yang berlebihan di dalam keamanan dengan diabaikannya masalah kebebasan. "Presiden SBY tidak memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah sebelumnya," kata dia.Dijelaskan, masalah keamanan mengalahkan kebebasan adalah benang merah yang mempertautkan rezim Mega dan SBY. "Mega menggunakan isu keamanan sebagai cara untuk menarik suara para pemilihnya. Namun hal ini menyebabkan dikalahkannya kebebasan. Dan, ternyata tidak ada perubahan signifikan antara rezim Mega dengan SBY. Keduanya meneruskan strategi penekananan pada keamanan," kata dia.Dia lalu menyontokan, RUU TNI dan draft UU Pokok Intelijen Negara, bagaimana aspek HAM dalam UU dikesampingkan demi keamanan. "Presiden SBY tidak mempunyai konsistensi dalam komitmennya," kata dia.Kebebasan dan keamanan, kata dia, tidak terdapat dalam satu benang merah. Padahal, tidak ada kebebasan tanpa jaminan keamanan. Keamanan itu sendiri tidak boleh menjadi cara untuk membunuh kebebasan.Sementara itu, Direktur Program Imparsial Otto Syamsudin Ishak menyebutkan, selama tahun 2004, Imparsial telah menyoroti soal Aceh untuk menuju kepada keadaan darurat permanen, hukuman mati sebagai penghianatan hak konstitusional warga negara, keterlibatan intelijen dalam amandemen UU anti terorisme dan RUU intelijen, ancaman terhadap human right devendent dari penggunaan hukum hingga pembunuhan Munir, UU TNI sebagai bentuk reformasi setengah hati, dan mengenai brutalitas polisi.Sementara mengenai penegakan hukum dan HAM selama 100 hari pemerintahan SBY, Sekretaris Eksekutif Imparsial Poengky Indarti M mengatakan, sejauh ini belum ada tindakan yang signifikan dari SBY."Jadi yang harus dilakukan SBY ke depan hendaknya hukum tidak hanya dipakai sebagai jargon untuk memenangkan politiknya. Jika tidak segera dibenahi maka kredibilitas SBY akan segera hancur," katanya.Dikatakan Poengky, ketika muncul janji SBY untuk memberantas korupsi, rakyat sangat berharap akan muncul satu orangbaru, tetapi ternyata semuanya tidak dilakukan oleh SBY.sekre eks Impartial Poengky Indarti M."Saya melihat seolah-olah 100 hari adalah sesuatu yang keramat. Ketika 100 hari sudah dilewati maka semuanya tidak dilanjutkan. Banyak aparat yang melanggar hukum , ternyata saat ini masih ada impunity yaitu kejahatan tanpa hukuman, tidak ada aparat yang benar-benar dihukum, yang ada hanyalah sebagai hukuman administrasi," katanya. (umi/)