Ahok: PNS Tak Bisa Input Data ke e-Kinerja Tak Dapat TKD Dinamis

Jakarta - Sejumlah PNS DKI mengeluh kesulitan menginput data hasil kinerja mereka dalam e-Kinerja. Laporan harian itu diperlukan untuk mendapat TKD dinamis yang disesuaikan dengan kinerjanya masing-masing.

Apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?

"Nggak apa-apa. Kalau dia nggak bisa input kan kita kan nggak ganggu TKD-nya. Ini (TKD dinamis) kan tambahan saja. Kalau nggak bisa TKD dinamis, ya sudah TKD statis saja," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

Mengenai sistem poin yang dihitung berdasarkan kinerja pegawai, Ahok menuturkan khusus untuk DKI 1 poin bernilai Rp 9 ribu. "Ya poin kami di DKI Rp 9 ribu. Setiap poin dikali Rp 9 ribu. Standar DKI Rp 9 ribu tapi jumlahnya poinnya beda tergantung jabatan. Kalau jabatan tinggi poin juga tinggi," ucapnya.

Suami Veronica Tan ini berasumsi bisa jadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD 2015 nanti banyak berasal dari sistem penggajian. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Silpa terbesar berasal dari kurangnya pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH).

"Bisa kejadian di DKI nanti Silpanya dari gaji. Dulu Silpa nggak mungkin dari gaji. Pintar goblok dulu sama saja, tapi nanti dia nggak bisa ngisi (e-Kinerja) gajinya sisa, silpa banyak di gaji karena dinamis dia nggak kerja, ya silpa," lanjutnya.

"Kita juga bisa tahu unit mana yang bisa ditutup. Kalau 1 kantor sepi, nggak bisa ngisi ngapain saja ya dinamisnya kecil. Jadi kantor ini nggak dibutuhin lagi, ya bubarin. Kantor lurah juga nih. Kalau dia nggak bisa ngisi dan masyarakat nggak suka datang ke kantor lurah ini, ya tutup aja, gabungin," tambah Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini meyakini ke depan sistem yang tengah dibangunnya sekarang bisa berbuah manis. Oleh karenanya, Ahok meminta agar PNS DKI bisa membantunya menjadi model yang baik bagi pemerintah pusat.

"Saya kira juga seluruh Indonesia baru bisa 2016. Karena 2015 APBD sudah disusun, APBD-P nggak bisa. Nah itu saya katakan DKI salalu berusaha membantu pemerintah pusat untuk jadi model. PP belum keluar, begitu keluar, DKI lakukan dulu di 2015," terangnya.

"Nanti kita bantu pusat. Pusat kan bikin kebijakan, mesti ada provinsi diimplementasikan. Nah, kami siap untuk itu," tegas Ahok.

(aws/bpn)