Jokowi Jangan Tersandera Predikat Petugas Partai

Jakarta - Joko Widodo sudah dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Jokowi juga sudah menegaskan hanya tunduk kepada rakyat dan konstitusi dalam pidato pelantikannya. Lalu kenapa PDIP masih menyandera Jokowi dengan predikat petugas partai?

Para elite PDIP seolah tak ingin Jokowi lupa dengan partai pengusungnya. Padahal selama menjadi presiden pun Jokowi selalu menghormati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan para petinggi KIH. Saking nurutnya, sampai-sampai Jokowi terjebak dalam polemik KPK-Polri sebagai buntut penunjukan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.

Saat polemik KPK-Polri semakin panas, Jokowi dituntut mengambil sikap tegas dan melepaskan diri dari predikat petugas partai yang menyanderanya. Namun toh PDIP tetap tak ingin Jokowi melepaskan predikat tersebut.

"Yang jelas sekarang PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih petugas partai, kader PDIP," kata politikus PDIP Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

Elite PDIP pun lantas membantah tekanan PDIP ke Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri yang mengungkap Jokowi tak ada di bawah pengaruh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," ungkap Hasto dalam siaran pers sepihak.

Namun nyatanya Ketua Tim 9 Syafi'i Ma'arif mengungkap hal berbeda. Tim 9 yang sudah menyarankan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri mendapat cerita soal kuatnya tekanan partai pengusung langsung dari Jokowi. Memang pembentukan Tim 9 itu sendiri banyai dilihat sebagai upaya Jokowi unjuk gigi menunjukkan dukungan tokoh pro pemberantasan korupsi di belakangnya, seolah ingin menggambarkan sikapnya terhadap polemik KPK-Polri.

Namun demikian saat ini ketegasan Jokowi lah yang dinanti. Memang belakangan muncul isu santer Jokowi tak akan melanjutkan pencalonan Komjen Budi dan akan mengumumkan keputusan penting itu hari ini atau besok sebelum ia terbang ke luar negeri pada hari Kamis.

Meski demikian ada hal lain yang harus ikut dipastikan juga agar ke depan Jokowi tak tersandera predikat petugas partai.

"Mau berapa lama lagi Jokowi tahan dengan keadaan ini, mengapa Jokowi tega menggadaikan amanat rakyat dan lebih memilih jadi petugas partai? Sudah saatnya Jokowi memberikan statement bahwa dirinya bukan petugas partai, tapi Presiden Republik Indonesia yang mendapat mandat penuh dari rakyat Indonesia," desak pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

(van/try)