Jokowi Briefing Dubes RI di Dunia di Kemlu

Jakarta - Presiden Jokowi memulai aktivitas hari ini dengan membuka raker perwakilan Indonesia di dunia yang diikuti duta besar, konjen, dan konsul RI. Jokowi meminta para kepala perwakilan fokus pada masalah ekonomi.

"Ketika saya jadi gubernur, (saya) didatangi dubes-dubes dan hampir 90 persennya masalah ekonomi. Artinya diplomasi ekonomi harus dikedepankan. Dari urusan yang kecil-kecil, yang sedang, sampai yang besar, selalu masuknya ke sana," ujar Jokowi di Gedung Pancasila Kemlu Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).

Jokowi didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Maritim Indroyono Susilo, Ketua DPR Setya Novanto, Menlu Retno LP Marsudi dan Wakil Menlu AM Fachir. Acara diikuti 132 dubes/perwakilan RI hadir. Semua peserta yang hadir mengenakan baju batik.

Jokowi berkesimpulan, dubes RI di negara-negara maju harus memiliki penciuman yang tajam untuk masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Jokowi lantas memberikan contoh saat pembangunan MRT, ada dubes bertanya padanya apakah negaranya dapat ikut serta pembangunan MRT.

"Kalau ada pekerjaan besar, pasti dubes mereka akan aktif. Kemudian selama 3 bulan (saya) menjadi presiden hampir 90 persen urusannya sama," kata Jokowi. Setelah Jokowi berpidato sebentar, wartawan diminta keluar ruangan oleh panitia.

Dalam sambutannya, Menlu Retno LP Marsudi bercerita tentang sejarah Gedung Pancasila. Gedung itu merupakan gedung bersejarah yang menjadi saksi proses persiapan Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka.

Peristiwa penting itu terjadi pada 1 Juni 1945, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Ir Soekarno menyampaikan lima sila yang diusulkan jadi dasar negara Indonesia merdeka. 5 Sila tersebut kemudian menjadi dasar negara RI yaitu Pancasila.

"Bapak Presiden yang kami hormati, tahun ini merupakan 70 tahun sejak Pancasila lahir di gedung ini. Tahun ini bangsa Indonesia akan memperingati 70 tahun kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan perjuangan," kata Menlu yang berpidato sebelum Presiden Jokowi.


(nik/nrl)