Pimpinan DPR Temui Presiden Hari Ini, Bahas BG Hingga Freeport

Jakarta - Pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo, sore ini. Mereka akan membahas isu terkini, mulai dari polemik calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan hingga soal Freeport.

"Kami pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pukul 15.00 WIB," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada detikcom, Senin (2/2/2015).

Pimpinan DPR terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Partai Gerindra, ‎Fahri Hamzah dari PKS, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, dan Taufik sendiri dari PAN.

DPR sangat mengapresiasi respon Jokowi terhadap usulan rapat konsultasi‎ yang telah disetujui lewat rapat paripurna DPR pada 15 Januari lalu. Nantinya polemik Komjen Budi akan menjadi pembicaraan, karena DPR belum sempat secara langsung membahas masalah ini dengan Jokowi.

"‎Kami belum sempat berdiskusi situasi yang sama sekali kami tidak memperkirakan jadi polemik cukup hangat di masyarakat ini," kata Taufik.

Pembahasan nanti juga termasuk soal dinamika hubungan KPK dengan Polri yang‎ memanas usai Komjen Budi menjadi calon Kapolri, yang disusul oleh penetapan tersangka terhadap mantan ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu oleh KPK pada 13 Januari lalu. Sejurus kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.

Masalah selanjutnya yang akan dibahas dalam rapat konsultasi dengna Jokowi adalah soal perpanjangan kontrak Freeport. Masalah ini disorot Taufik menjadi permasalahan yang cukup hangat dibahas di rapat paripurna DPR.

"Kaitannya dengan masalah smelter di Gresik, seharusnya secara Undang-undang tidak boleh ada perpanjangan MoU. Seharusnya 24 Januari adalah batas terakhir untuk Freeport membangun smelter. Tak bisa bila secara sepihak pemerintah menyetujui perpanjangan masa pembangunan smelter itu," tutur Taufik.

Masalah kontrak karya PT Freeport juga harus dibicarakan terlebih dahulu‎. DPR akan memberi masukan agar pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia bisa sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33.

Poin permasalahan ketiga yang akan dibahas yakni soal revisi Undang-undang Pilkada. "‎Ada bagian krusial mengenai masalah bagaimana kesiapan dan waktu sempit terhadap masa sidang DPR yang harus diputuskan sebelum reses 17 Februari nanti. Banyak hal yang perlu disampaikan dan dibahas, karena akan ada 204 Pilkada pada 2015 ini‎," tutur Taufik.

Tak ketinggalan, poin terakhir yang akan dibicarakan antara Pimpinan DPR dengan Jokowi adalah soal APBN-Perubahan 2015 yang rencananya disahkan sebelum reses DPR pertengahan Februari ini. Pembahasan anggaran kementerian akan dibicarakan agar jangan sampai ada tarik-ulur antara pemerintah dengan DPR. Soalnya, sesuai nomenklatur kementerian dan penyesuaian mitra kerja dengan DPR, ada sejumlah kementerian yang punya dua mitra kerja Komisi DPR.

"Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga yang terkait dengan anggaran harus selesai pada masa sidang ini," kata Taufik.


(dnu/ndr)